jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggelar pertemuan Kamis (21/5) guna membahas penuntasan masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Pertemuan kali ini merupakan yang kedua dan dianggap sudah menunjukkan kemajuan.
"Istimewanya menurut kami dan Komnas HAM sudah ada kemajuan. Kita sudah melangkah pada penyelesaian yang lebih maju," kata Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno usai rapat di Kejagung.
BACA JUGA: Bareskrim Panggil Faisal Basri untuk Korek Kasus Petral
Rapat dihadiri Jaksa Agung M Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komnas HAM Nur Kholis, perwakilan Kemenkumham, TNI, serta Ketua Dewan Penasihat Komnas HAM Jimly Asshiddiqie.
Prasetyo menuturkan, semuanya punya tekad dan semangat yang sama untuk mengakhiri beban sejarah masa lalu. Ia menegaskan, tidak ada masa kedaluwarsa dalam penuntasan kasus HAM berat masa lalu.
BACA JUGA: Revisi UU Pilkada Dinilai Tabrak Asas
"Kalau tidak diselesaikan, ini akan menjadi warisan bagi anak cucu kita. Ini yang tidak kita inginkan," ujar Prasetyo.
Menurut dia, dalam pertemuan itu dibicarakan enam kasus HAM berat masa lalu. Namun, kata dia, solusi yang ditawarkan kali ini adalah penyelesaian dengan pendekatan non-yudisial. Sebab, peristiwa-peristiwa itu sudah lama sehingga Komnas HAM kesulitan menyelidiki. Sedangkan kejaksaan juga kesulitan menyidik temuan Komnas HAM terutama dalam mencari barang bukti, saksi maupun tersangka.
BACA JUGA: Mendagri Ingatkan Kada Jangan Hanya Royal Kalau Nyalon lagi
"Karena itu supaya perkara ini ada akhir kita tawarkan dengan pendekatan non-yudisial yaitu rekonsiliasi," ungkap Prasetyo.
Sedangkan Nur Kholis menambahkan, dalam rapat ini disepakati tentang pembentukan tim gabungan seperti pernah diusulkan dalam pertemuan pertama. Tim itu terdiri dari unsur Komnas HAM, Polri, kejaksaan, TNI maupun Kemenkumham.
"Kemudian ada lagi unit yang akan lebih operasional yang disebut komite. Nanti perwakilan korban, pendamping, akan masuk di dalamnya," ungkapnya.
Pekan depan, lanjut dia, persoalan itu akan dilaporkan ke Presiden. "HAM berat akan diselesaikan di periode (presiden) ini," katanya.
Jimly menambahkan, sejak lama penuntasan kasus HAM terus berputar-putar dan tidak ada jalan yang pasti untuk penyelesaiannya. Namun, katanya, dari diskusi yang disaksikannya ternyata ada optimisme untuk mencari solusi.
"Pertama, kita punya momentum, punya presiden yang punya political will yang sangat kuat karena beliau tak punya beban sejarah sama sekali," katanya.
Apalagi, sambung Jimly, rapat itu merupakan arahan dari presiden yang punya komitmen kuat untuk penyelesaian kasus HAM. "Kita sebagai bangsa optimis periode ini ada penyelesaian masalah HAM masa lalu," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem Aplikasi Pencalonan Pilkada Mudahkan Urus Persyaratan
Redaktur : Tim Redaksi