jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyampaikan perkembangan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2022.
Menurut Erwin, BI mencatat ULN tetap terkendali di kisaran USD 416,3 miliar dolar AS atau turun sebesar 1,5 persen (yoy).
BACA JUGA: Utang Pemerintah Global Memelesat, China Pecar Rekor
Utang Indonesia melorot disebabkan kontraksi ULN di sektor publik seperti pemerintah dan bank sentra, serta swasta.
"Pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Februari 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,6 persen (yoy)," katanya.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani: Utang Kita Merosot Sangat Tajam
Erwin menjelaskan ULN pemerintah pada akhir Februari 2022 mencapai USD 201,1 miliar atau terkontraksi 3,9 persen (yoy).
Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan pembiayaan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur.
BACA JUGA: 3 Alasan Sri Mulyani soal Utang Pemerintah yang Menggunung
Selain itu terdapat penarikan pinjaman untuk program peningkatan daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
"Kontraksi utang pemerintah lebih rendah dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar 5,4 persen (yoy)," ujar Erwin.
Erwin menyebut rendahnya kontrasi utang pemeribtah juga diakibatkan sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Hla itu mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Penarikan ULN pada Februari 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Adapun perincian dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN pemerintah), dan sektor jasa pendidikan (16,5 persen).
"Di sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,8 persen)," ungkap Erwin.
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.
ULN swasta
Erwin juga menjelaskan posisi ULN swasta yang mencapai USD 206,3 miliar.
Angkanya juga terkontraksi 2 persen (yoy) pada Februari 2022, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,8 persen pada periode sebelumnya.
Posisi utang itu disebabkan kontraksi ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,1 persen (yoy).
"ULN lembaga keuangan juga mengalami kontraksi 4,0 persen (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,3 persen (yoy)," kata Erwin
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; industri pengolahan; serta pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi mencapai 77 persen dari total ULN swasta.
"ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,6 persen terhadap total ULN swasta," kata Erwin.
Secara keseluruhan, BI memastikan ULN Indonesia pada Februari 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil di kisaran 34,2 persen, sedikit meningkat dibandingkan rasio bulan sebelumnya sebesar 34 persen.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, karena didominasi oleh ULN dengan tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,8 persen dari total ULN," tegas Erwin. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul