jpnn.com - TANGSEL – Sejumlah warga di Tangerang Selatan mengeluhkan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP). Sebab, ada oknum petugas meminta uang pelicin sebesar Rp 600 ribu kepada setiap warga yang mengurus KTP. Padahal, Pemkot Tangsel sudah menggratiskan segala bentuk pengurusan KTP.
Usman Yamin, warga Kampung Baru, RT 003/01, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara (Serut) mengaku dimintai Rp 600 ribu oleh oknum untuk membantu kepengurusan KTP. Namun karena tidak memiliki uang sebesar itu, pria yang kesehariannya bekerja sebagai penjual burung ini memilih untuk menggunakan jalur resmi.
BACA JUGA: Depok Mulai Diguyur Hujan, Awas Banjir Mengancam
”Saya ini pindahan dari wilayah Kota Tangerang dan ingin mengurus KTP Tangsel. Pengurusannya bertele-tele. Setelah berkas saya serahkan, ternyata ada persyaratan lain. Syarat lain saya serahkan, ada lagi persyaratan baru yang disebut. Kenapa tidak bilang dari awal seluruh persyaratannya. Prosesnya memakan waktu satu bulan,” ujarnya.
Lantaran KTP tidak selesai selama satu bulan, Usman akhirnya kesal dengan kondisi itu dan memilih mencabut semua berkas-berkas yang sudah diserahkannya ke Kelurahan Pakulonan. Dirinya mengaku merasa ditelantarkan sebagai warga negara karena dipersulit dalam mengurus KTP.
BACA JUGA: BKSDA Amankan Satwa Langka di Dus Makanan Ringan
Usman menyatakan bahwa ia mencoba melaporkan kasusnya ke Komnas HAM. Mengingat, kepemilikan KTP merupakan hak warga negara dan semua prosedur menurutnya sudah ditempuh dengan benar.
”Saya sudah urus sesuai aturan. Ternyata masih dipersulit. Saya darimana uang sebesar yang diminta itu untuk mengurus KTP. Kalau begini saya mau lapor ke Komnas HAM,” keluhnya.
BACA JUGA: Tuntut UMP 2015, Buruh Siap Adu Survei dengan BPS
Hal senada juga diungkapkan A Simamora. Dirinya hendak membuat KTP dan kartu keluarga (KK) bersama istrinya. Hanya saja, staf di kelurahan menawarkan jalan pintas dengan biaya Rp 600 ribu.
Biaya itu untuk pembuatan 2 KTP dan KK. “Dimintai Rp 600 ribu. Padahal setahu saya itu gratis. Saya harap kondisi ini dibenahi,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Kependudukan pada Disdukcapil Kota Tangsel, Heru Sudarmanto mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan terkait keluhan warga soal tariff pembuatan KTP. Namun, Heru akan segera melakukan investigasi atas keluhan warga. Apalagi, KTP di Kota Tangsel untuk pembuatannya tidak dipungut biaya.
“Kami belum terima laporan. Tapi nanti akan diselidiki kebenarannya,” ujarnya.(indopos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dugaan Permainan Proyek Renovasi Toilet DPRD DKI Kian Kuat
Redaktur : Tim Redaksi