jpnn.com - JAKARTA--Ombudsman RI mencatat Pemprov Jawa Timur melaksanakan pelayanan publik terbaik dibanding provinsi lainnya.
Ini adalah hasil observasi dan penelitian Ombudsman di 22 provinsi sejak bulan September hingga November termasuk di Jawa Timur. Jawa Timur termasuk provinsi yang masuk zona hijau berdasar tingkat kepuasan publik atas pelayanan pemda setempat.
BACA JUGA: PPATK Mengendus Dana Ijon Jelang Pemilu
"Jadi zona hijau itu menggambarkan kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Pelayanan Publik. Jumlah presentase Jawa Timur tertinggi yaitu 75 persen," ujar Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan, Khoirul Anwar di Jakarta, Minggu, (8/12).
Di bawah Jatim, posisi kedua yang masuk zona hijau adalah Jawa Barat yaitu sebesar 18,2 persen, disusul Bali, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara masing-masing 16,7 persen.
BACA JUGA: Larang PNS Gabung Ormas, Wako Bandung Dianggap Berlebihan
Berikutnya Sumsel dengan presentase 10 persen. Provinsi dengan jumlah terendah adalah Nusa Tenggara Barat dan Riau masing-masing 8,3 persen.
"Perbandingannya memang jauh dengan Jawa Timur. Sejak dulu, Jawa Timur memang terkenal birokrasi dan pelayanan Pemdanya lebih baik dibanding pemda provinsi lain," kata Khoirul.
BACA JUGA: Pelayanan Publik di Daerah Masih Buruk
Observasi ini sendiri dilakukan Ombudsman pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi di 22 Pemerintah Provinsi dan di Pemerintah Kota/Kabupaten yang terletak di 22 Ibu Kota Provinsi di wilayah Perwakilan Ombudsman RI tersebut, kecuali Kota Batam, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Parigi Moutong.
22 Provinsi itu di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
Provinsi yang tidak sebutkan dalam zona hijau, dinilai masih rendah dalam melakukan pelayanan publik. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Obat Berkatalisator Babi tak Pengaruhi Penjualan
Redaktur : Tim Redaksi