jpnn.com - JAKARTA - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 29 November nanti akan menginjak usia 45. Seiring bertambahnya usia, organisasi abdi negara itu pun bertekad agar semakin membumi
Tekad itu didasarkan pada semangat yang tulus, agar keberadaannya semakin dirasakan manfaatnya oleh anggota. Ketua Umum DPKN Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, gerakan membumikan organisasi yang dipimpinnya bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota.
BACA JUGA: Umat Islam Mau Menang di Pilkada? Nih Syaratnya...
Itu pula sebabnya, segenap jajaran Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) terus berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan yang inovatif dan tidak membebani negara. Ikhtiar untuk menjadi organisasi yang mandiri menjadi niscaya bagi Dewan Pengurus Korpri Nasional.
Sebab, sejak tahun 1999 Korpri sudah tidak memungut iuran dari anggota. "Kalau ada kepengurusan Korpri yang mengutip pungutan dari anggota, itu kebijakan pengurus di tingkatan masing-masing, tidak ada yang terkirim ke DPKN," Zudan menegaskan.
BACA JUGA: Ingat Ya! Aparatur Negara itu Pelayan bukan Raja
Bagi Zudan, HUT ke-45 Korpri bukan perayaan biasa. Selain mengingatkan akan deklarasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945, upacara HUT Korpri tahun ini bakal mencatatkan tonggak sejarah (milestone) bagi kemandirian organisasi.
Salah satu wujud nyata upaya Korpri membangun kemandirian adalah dengan membuat aplikasi Toko Online Korpri (TOK) atau ‘Toktok’. Zudan menjelaskan, aplikasi Toktok akan diluncurkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Korpri ke-45 yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada 29 Nopember 2016 mendatang.
Upacara peringatan HUT Korpri tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Selesai upacara, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan langsung peluncuran aplikasi Toktok dengan melakukan pembelian perdana.
BACA JUGA: Dua Bulan jadi Plt Menteri ESDM, Luhut: Saya Kagum Sama Diri Saya
Toktok adalah pasar online pertama khusus untuk anggota Korpri. Boleh dibilang inilah gerakan masif para PNS atau kini dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) di bidang ekonomi. Melalui Toktok, para UKM yang mau berjualan boleh bergabung di sini.
“Nanti berhubungan dengan manajemen Toko Online Korpri. Sehingga Korpri bisa menggerakkan ekonomi para PNS yang beranggotakan sekitar 4,5 juta PNS lewat aplikasi Toktok ini," kata Zudan menerangkan.
Korpri di tangan Zudan juga terus menorehkan berbagai program kerja dan kegiatan yang sangat beragam yang dapat menampung aspirasi semua anggota Korpri. Yang menarik, mulai Januari 2017, DPKN akan menggelindingkan program 'Umrah Bareng Korpri' (UBK) dalam rangka pembinaan rohani anggotanya.
"Pada Januari 2017, Korpri dapat kuota umrah sebanyak 1.000 calon jamaah melalui program UBK. Kuota 1.000 calon jamaah umrah ini akan dibagi rata di semua level kepengurusan Korpri di pusat dan daerah," ungkapnya antusias.
Syaratnya, kata Zudan, yang pertama adalah PNS dan berminat mendaftar. "Kalau enggak mendaftar, jelas enggak berangkat,” katanya.
Syarat kedua, di Makkah dan Madinah pakai baju Korpri lengan panjang. “Jadi ibadahnya harus pakai baju seragam Korpri," katanya serius.
Lantas bagaimana skema pembayarannya? "Bayarnya setelah pulang umrah. Biasanya kan bayar dulu baru berangkat. Ini setelah berangkat baru bayar."
Cara pembayaran pun bisa secara tunai, boleh juga diangsur, lantaran sudah ada lembaga yang memberi dana talangan. Agar anggota Korpri bisa meraih program langka ini pada kesempatan pertama, Zudan mendorong semua level kepengurusan Korpri segera mengumumkannya kepada anggotanya di lingkungan masing-masing.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Tahun Jokowi-JK, Inilah Catatan Fadli Zon
Redaktur : Tim Redaksi