jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Usman Hamid mengatakan pengusutan kasus hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak lepas dengan hal yang disebut sebagai weaponization of law enforcement atau penggunaan hukum sebagai alat oleh penguasa.
Dia mengatakan hukum dijadikan alat penugasa untuk meredam suara kaum yang berseberangan dengan kepentingan rezim.
BACA JUGA: Sita Ponsel Hasto, Penyidik KPK Dinilai Melakukan Pelanggaran
Usman kemudian menyinggung pengusutan kasus terhadap Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang sempat mengencang ketika parpol berlambang Pohon Beringin tidak sejalan dengan kepentingan penguasa.
Namun, kata dia, pengusutan kasus mendadak hilang ketika Golkar mulai sejalan dengan kemauan rezim.
BACA JUGA: Kompol Rossa Membuktikan Ada Masalah Etika Pas KPK Memeriksa Hasto
Usman berbicara demikian saat diskusi publik berjudul Menguak Motif Pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan ke Polda dan KPK: Politisasi Hukum Era Jokowi? di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).
"Kasus Ketua Umum Partai Golkar, kasus itu berhenti total ketika petinggi partai yang diproses hukum itu menyatakan dukungannya atau menyatakan persetujuannya pada keinginan penguasa," ujar Usman.
BACA JUGA: KPK Menyita Ponsel dan Tas Tangan Milik Hasto, Petrus Selestinus Bereaksi
Dia juga mengungkapkan pola yang sama terjadi ketika pengusutan kasus hukum terhadap Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Khofifah Indar Parawansa.
Dari situ, Usman menduga proses di Polda Metro Jaya dan KPK terhadap Hasto bakal berhenti ketika alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menghentikan suara kritis terhadap rezim.
"Jadi, seandainya Sekjen PDI Perjuangan ini mungkin mengikuti kehendak penguasa, proses hukum di kepolisian Polda Metro Jaya dan KPK bisa jadi berhenti,” katanya.
Usman melanjutkan praktik hukum dijadikan alat penguasa makin mengencang pada periode kedua kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
"Jokowi ini maakin menunjukkan bagaimana lembaga penegak hukum digunakan sebagai senjata untuk meredam kritik baik dari kalangan aktivis maupun dari kalangan partai politik," katanya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan