jpnn.com - jpnn.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung sikap tegas pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, justru pemerintahan Presiden Joko Widodo harus berani menasionalisasi PTFI demi menjalankan amanat UUD 1945.
"Sudah sejak lama kita menyuarakan nasionalisasi bukan hanya Freeport saja, tapi juga kontrak karya-kontrak karya lainnya yang merugikan Indonesia. Apakah Natuna atau lainnya," ujar Hidayat usai Sosialisasi dan Edukasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR dan Himmah NW (Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan) di Aula Siti Rauhun Zainuddin Abdul M Universitas Hamzanwadi di Selong, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/2).
BACA JUGA: Soal Freeport, Fahri Hamzah: Tidak Usah Gagah-gagahan
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun mendukung sikap tegas yang telah ditunjukkan pemerintah terhadap Freeport. Sebab, hal itu sebagai upaya mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Tapi soal cara, dia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah. Sebab, hal itu berkaitan dengan hukum, ekonomi dan lobi.
BACA JUGA: Jokowi: Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding....
"Silakan pemerintah melakukan itu. Secara prinsip saya mendukung kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi Freeport dalam tanda kutip penguasaan saham terbesar dimiliki Indonesia, karena memang seharusnya demikian," Ujar dia.
Freeport Indonesia, tambah anggota Komisi I DPR itu, sudah terlalu lama mendapatkan keuntungan dari Papua. Karenanya sudah seharusnya anak usaha raksasa pertambangan Freeport-McMoRan itu mengembalikan keuntungan yang diperoleh kepada rakyat dan pemerintah Indonesia.
BACA JUGA: Tidak Ada Alasan Pemerintah Takut Ancaman Freeport
"Itu adalah kewajiban yang dilakukan oleh negara sebagai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD," pungkas pria yang akrab disapa dengan panggilan Ustaz HNW itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saham Freeport Terancam Melorot
Redaktur : Tim Redaksi