JAKARTA - Berbagai masukan terus disampaikan kepada pemerintah agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat ditekan serendah mungkinForum Reformasi Haji (For Haji) mengusulkan pemerintah mengondisikan membeli pesawat khusus angkutan haji
BACA JUGA: PDIP Tolak Kenaikan BPIH
Alasan yang mendasari pembelian pesawat itu karena selama ini komponen terbesar BPIH ada pada biaya penerbangan."Dan hal itu sangat mungkin mengingat besarnya perputaran dana yang ada pada penyelenggaraan ibadah haji," ujar Ketua Forhaji, Ade Marfuddin ketika ditemui di Jakarta kemarin (5/5).
Ade mengungkapkan, selama ini untuk memenuhi ketersediaan pesawat angkutan haji Garuda Indonesia selalu menyewa armada
BACA JUGA: Sri Mulyani Masih Bisa Dicari
Pesawat yang digunakan ada yang Boeing 747, 767 dan Air Bus 330BACA JUGA: Pembentukan DOB Harus Dilakukan Selektif
Dari 15 pesawat berbadan lebar yang dioperasikan Garuda, sebanyak 13 buah diantaranya merupakan pesawat sewaSedangkan yang 2 buah lagi merupakan pesawat Garuda Indonesia sendiri"Karena itulah, harga satuan tiket pesawat haji yang diajukan dalam komponen BPIH lebih tinggi dari harga tiket umum untuk memenuhi sewa dan biaya lain," ujar AdeDengan kapasitas dana antrean haji senilai Rp 22 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) yang kini menyentuh angka Rp 1,6 triliun, maka pembelian armada pesawat Haji itu sangat mungkin dilakukanHarga pesawat jenis Boeing 747-400 berkapasitas 600 kursi saat ini memang ada pada kisaran Rp 2,3 triliunDan harga itu masih sangat rasional untuk terbeli dari bunga simpanan jamaah haji atau bahkan dari pengelolaan dana haji
"Nanti bisa bekerjasama dengan Garuda agar setelah musim haji, pesawat itu dibisniskan sajaNah, keuntungannya dikembalikan lagi kepada para jamaah haji yang telah mengantre sampai lima tahun itu," ujar Ade.
Ade menyatakan, beberapa negara telah menerapkan kebijakan ituKarena Indonesia memiliki jamaah haji terbesar di dunia, yakni 210 ribu, maka hal tersebut bukan perkara sulitTerutama jika tujuan utamanya adalah agar biaya haji bisa ditekan dari komponen pesawat
Lalu bagaimana dengan transparansi penggunaan dana milik jamaah untuk bisnis tersebut? Menurut Ade, pemerintah perlu membentuk badan pengelola dana haji nonbank yang secara berkala dapat memberikan laporan terbuka kepada publik melalui media"Teknisnya bisa diatur asal ada keterbukaan dan komitmen untuk terbuka," kata dia.
Secara terpisah, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Slamet Riyanto mengatakan bahwa opsi menekan biaya haji terus ditempuh pemerintahNamun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan merevisi dan membahas tentang BPIH itu dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI"Karena dalam forum itu semua diputuskan secara bersama," kata dia.
Yang jelas, kata dia, saat ini pemerintah telah mengonfirmasi kepada pemerintah Arab Saudi bahwa sudah disetujui tambahan sementara kuota haji sebanyak empat ribu orang, dari sebelumnya 207 ribu orang menjadi 211 ribu orangDia berjanji progress terkait pelayanan haji akan terus disampaikan kepada publik secara terbuka"Bahkan, pemerintah sedang mengajukan lagi kuotanya dari 211 orang menjadi 235 ribu," pungkasnya(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sri Mulyani Kembali ke Komunitasnya
Redaktur : Soetomo Samsu