jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menerima kunjungan kerja DPR dalam melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas 2023-2024.
Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah ketiga yang mendapatkan sosialisasi Prolegnas RUU prioritas, setelah Provinsi Lampung dan Sulawesi Barat.
BACA JUGA: Ajak Santri Optimalkan Keterampilan Berlandaskan Agama, Ganjar: Lulus dari Sini Mereka Akan Paham
Adapun jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas 2023 yang disahkan DPR berjumlah 39 RUU.
Kepada rombongan yang dipimpin Zainuddin Maliki anggota DPR dari Fraksi PAN itu, Ganjar mengusulkan pola sosialisasi Prolegnas dilakukan dengan cara yang mudah diakses masyarakat.
BACA JUGA: Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Prolegnas RUU Prioritas 2023
"Usulan saya yang pertama ada berapa prolegnas, kemudian kontennya, jadi masing-masing RUU itu apa yang ada di sana. Sehingga masyarakat bisa membahas dan memberikan catatan-catatan yang penting," ujar Ganjar di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (16/1).
Ganjar menyampaikan, draf atau naskah akademik RUU yang masuk dalam Prolegnas 2023 diberikan seluas-luasnya kepada sejumlah perwakilan kelompok masyarakat di daerah-daerah.
BACA JUGA: Bawa Jateng Jadi Lumbung Beras Nasional, Ganjar: Petani Kita Hebat
Kemudian dari perwakilan kelompok tersebut diberikan ke seluruh anggota masyarakat.
Dengan pola seperti itu masyarakat akan makin mudah dalam memahami RUU yang masuk Prolegnas.
Sehingga masyarakat akan mendapatkan kejelasan, dan juga saran-saran atau masukan dari masyarakat akan lebih tersampaikan ke pemerintah.
"Anggota dewan memberikan highlight itu bagus, tapi butuh ditindaklanjuti. Apakah di daerah ini dibagi ke seluruh hadirin dari kelompok masyarakat, tokoh agama, akademisi semuanya membaca sehingga nanti bisa memberikan feedback yang bagus," jelas Ganjar.
Adapun cara lain yang diusulkan Ganjar kepada anggota DPR RI dalam menyosialisasikan Prolegnas RUU prioritas 2023, yakni dengan mengoptimalkan kekuatan media sosial yang digunakan oleh banyak masyarakat.
Dengan begitu, Ganjar mengharapkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat bisa terserap dengan baik, sehingga tidak ada ke-39 RUU itu yang menimbulkan masalah di kemudian hari.
"Atau dimasukkan ke dalam multi-platform yang ada. Apakah medsosnya, media mainstreamnya sehingga semua bisa memahami soal itu. Urutannya ada, kontennya ada, diskusinya ada, penyebarannya ada, itu masyarakat akan memahami lebih komperhensif," ucap Ganjar.
Sebagai informasi, Prolegnas Prioritas 2023 berjumlah sebanyak 39 RUU, terdiri atas 24 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah, dan 3 RUU diusulkan DPD. Selain itu DPR RI juga merevisi 259 RUU Prolegnas sejak 2020.(chi/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Yessy Artada