jpnn.com - JAKARTA--Perludem merekomendasikan agar pemilu serentak digelar dua kali dalam kurun lima tahun.
Hal ini disampaikan Ketua Perludem, Didik Supriyanto dalam diskusi 'Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah' di Jakarta, Minggu, (26/1).
BACA JUGA: Khawatir Dana Saksi dari APBN Dikorupsi
Menurut Didik, pemilu nasional, dalam hal ini memilih calon DPD, pileg, Presiden dan Wapres, dapat diselenggarakan pada tahun pertama.
"Itu pemilu pertama. Sedangkan pemilu kedua yaitu pemilihan kepala daerah dan DPRD bisa dilakukan pada tahun ketiga," ujar Didik.
BACA JUGA: Demokrat dan PKS Bernasib Sama
Menurutnya, dengan cara ini dapat menghemat biaya, mengurangi beban penyelenggaraan dan memudahkan pemilih bersikap rasional. Selain itu juga memperkuat partai politik dan menghindari pemerintahan yang terputus.
Didik menyatakan apabila menggunakan cara dari Mahkamah Konstitusi justru akan membingungkan pemilih. Seharusnya, kata dia, dibagi dua pemilihan umum serentak.
BACA JUGA: Marzuki: Semua Partai Bisa Ajukan Capres
"Para pembuat undang-undang belum terpikirkan kalau sistem pemilunya seperti yang disahkan MK, akan membuat pemilih mabuk karena mereka harus melihat begitu banyak calon yang harus dipilih pada saat di bilik suara, ada DPD, DPRD, DPR RI, dan Capres, cawapres, itu banyak sekali," ungkap Didik.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi II, Nurul Arifin mengungkapkan dengan adanya pemilu serentak juga akan menghemat anggaran pengamanan Pemilu. Saat ini, Polri membutuhkan anggaran Rp 1 triliun untuk pemilu yang terpisah-pisah.
Dengan Pemilu serentak, ia menyatakan dana dan tenaga dapat teratur sehingga tidak membuang energi dan dana secara berlebihan.
"Jika serentak dilakukan justru akan lebih efisien. Polri tidak perlu lagi minta bantuan dana untuk pemilihan. Efisiensi itu dalam waktu dan proses pengamanan. Energi kita semua juga efisien," tandas Nurul. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nyaleg, Keponakan Prabowo Rogoh Rp 6 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi