jpnn.com, JAKARTA - Usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bagi satu juta tenaga honorer ini sangat mulia.
Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan satu juta guru honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa melalui tes.
BACA JUGA: Stok Vaksin Aman! 5,2 Juta Dosis Sinovac dan Sinopharm Baru Tiba
"Kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi para guru honorer dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun," ujar Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/9).
Muzani menyatakan hal tersebut pada forum group discussion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, di Bandung, Jawa Barat.
BACA JUGA: Awas Bahaya Gelombang Ketiga COVID-19!
Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK.
Karena itu, dia mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, tidak perlu tes untuk menjadi PPPK.
BACA JUGA: Hamdalah! Tinggal 3 Wilayah di Pulau Jawa Berstatus PPKM Level 4
"Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes," ucapnya.
Muzani menyebut profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa.
Bukan pencari kerja, karena itu meski dengan honor seadanya, mereka menjalani profesi tersebut dengan keikhlasan dan kesungguhan bahkan ditempatkan di daerah-daerah terpencil.
Dia menilai kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan.
"Mengangkat mereka sebagai pegawai PPPK akan memberi kepastian bagi masa depannya agar pengabdian mereka dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi."
"Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia," ucapnya.
Menurut Muzani, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebenarnya telah bertekad meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.
Namun, persoalan COVID-19 yang melanda Indonesia dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi.
Padahal, pendidikan adalah hal terpenting dalam meningkatkan sumber daya manusia.
"Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk dunia pendidikan karena semua dilakukan cara daring atau online."
"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kiainya," katanya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menilai pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet.
Hal itu menurut dia yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan.
"Kondisi kualitas SDM kita pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan karena dihasilkan dari suatu proses pendidikan yang kurang sempurna."
"Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia," pungkas Muzani.(Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang