jpnn.com, JAKARTA - Terkait wacana pendidikan militer di perguruan tinggi dalam program bela negara, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah diajak berbicara hal tersebut.
Ia menegaskan, Kemenhan belum pernah memperbincangkan mengenai program pendidikan militer kepadanya.
BACA JUGA: Nadiem Makarim: Saatnya PGRI Gabung POP, Please
Oleh karena itu, Nadiem mengaku kaget ketika ada pemberitaan menyebutkan wajib militer dalam rangka bela negara.
"Tidak ada diskusi sama sekali. Itu adalah spekulasi saja," ungkapnya lagi.
BACA JUGA: Bikin Malu Institusi Negara, He Sudah Tiga Kali Berbuat Terlarang
Menurut Nadiem, yang dibahas bersama Kementerian Pertahanan adalah konsep Kampus Merdeka yaitu mahasiswa bisa mengambil masa kuliahnya satu semester di perusahaan, satu semester pertukaran di kampus lain, dan satu semester mengajar di kampus.
Bagi Nadiem, pendidikan militer itu sendiri bukanlah sesuatu yang wajib tetapi sukarela.
BACA JUGA: Sudahlah, Pak Prabowo Subianto, Masa Harus Kalah Empat Kali
"Bisa mengambil program tersebut secara sukarela, misalnya pelatihan perwira seperti di Amerika Serikat. Kalau mahasiswa ingin mengikuti, dia berhak dapat SKS (satuan kredit semester)," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang disiarkan langsung TVR Parlemen yang diikuti dari Jakarta, Kamis.
"Jadi pendidikan militer itu sukarela. Sama seperti Kampus Merdeka. Mana mungkin kita dorong Merdeka Belajar, tetapi memaksa mahasiswa untuk belajar militer. Azasnya kemerdekaan, sukarela. Mahasiswa dan siswa memilih sendiri."
Mendikbud menegaskan tidak akan ada pemaksaan. Tidak akan ada kurikulum terkait pendidikan militer atau bela negara yang diwajibkan atau dipaksakan di universitas.
Komisi X DPR mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dengan sejumlah agenda antara lain tentang pembelajaran jarak jauh dan laporan keuangan APBN 2019. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha