jpnn.com - JAKARTA -- Keputusan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin (15/9 ) lalu untuk mempertahankan postur kabinet 34 menteri termasuk 3 menteri koordinator respon positif oleh Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti. Pusaka Trisakti bahkan mengusulkan supaya kabinet pemerintahan Jokowi-JK nanti bernama "Kabinet Trisakti".
"Pusaka Trisakti mengusulkan nama “Kabinet Trisakti” agar "ruh" menteri-menteri Jokowi-JK nanti tidak lepas dari semangat ‘melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang kondisi sekarang makin tak tentu arah," Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi, Rabu (16/9) pagi.
BACA JUGA: Penuhi Panggilan KPK, Sutan tak Tahu Jero Lakukan Pemerasan
Fahmi mengatakan rakyat juga harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Di mana ‘kedaulatan’ itu pula menjadi pijakan praktik sistem pelaksanaan pemerintahan Jokowi-JK.
Rakyat tidak sekedar hanya dilayani dalam pengertian kepentingan kinerja pemerintah dan Value For Money dan Cash Flow dalam pendekatan New Public Management (NPM). Selain itu juga rakyat tidak dilayani sebagaimana pelayanan diterapakan negara liberal dalam pendekatan New Public Service (NPS) yang menempatkan rakyat bagian agenda kesejahteraan sosial yang tak mampu diberdayakan
BACA JUGA: Verifikasi CPNS Ditutup, Lowongan Pendidik Paling Diminati
“Kabinet Jokowi-JK agar menempatkan intisari Pancasila yaitu gotong-royong dalam kerangka berpikir pelaksanaan pemerintahan," kata Fahmi.
Dia menegaskan kekuatan rakyat harus didorong bersama dalam kerangka berdikari dan berdaulat yang didorong produktivitasnya menjadi kekuatan nasional atau internasional yang berpijak kekuatan SDM dan SDA di dalam negeri.
BACA JUGA: Tiap 3 Bulan, Menteri Jokowi-JK Harus Lapor Kekayaan
Fahmi pun menyarankan, sebaiknya perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang ada nanti semangat dan orientasinya memberdayakan potensi rakyat dan percepatan target visi-misi.
"Misalnya Kementrian Sosial diubah menjadi Kementrian Pembangunan Sosial atau Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Produksi Pangan," ungkap Fahmi.
Ketua Pusaka Trisakti Rian Andi Sumarno mengatakan, Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri.
Hal ini dikarenakan permasalahan yang Jokowi-JK hadapi nanti, sudah tidak punya cukup waktu untuk memikirkan tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi.
Menurutnya, Indonesia ini luas dengan kompleksitas permasalahan ekosospolkultural menjadi prioritas dalam Nawacita untuk segera diwujudkan.
"Anda bisa bayangkan proses pembubaran Deppen saja dulu memerlukan waktu 2 tahun yang dimulai dari sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan. Setiap tahapan tersebut memerlukan minimal 4-6 bulan. Memang PNS bisa dipecat ketika dibubarkan," ujar Rian.
Rian melihat rakyat saat ini menaruh harapan besar pada duet Jokowi-JK agar mereka segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik dan dunia usaha.
"Di tengah warisan pemerintahan SBY disektor ekonomi seperti defisit APBN subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang ‘jebol’, korupsi massiv hingga reformasi birokrasi yang tidak jalan," paparnya.
Pusaka Trisakti berpendapat bahwa reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian.
Namun, bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset dan mentalitas serta merapikan kordinasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Satu pun Kandidat Menteri ESDM Mumpuni
Redaktur : Tim Redaksi