jpnn.com - SURABAYA – Hampir seribu pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkot Surabaya tidak lolos verifikasi dokumen yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya. Verifikasi yang ditutup Selasa (16/9) mencatat, ada 980 pendaftar yang tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.
Di antara 116 formasi yang disediakan, ada 9.301 pendaftar yang masuk ke portal panitia seleksi (pansel) Pemkot Surabaya. Di antara jumlah itu, total ada 6.247 orang yang datang ke Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, untuk verifikasi sejak 1 September hingga, Selasa (16/9). Namun, hanya 5.267 orang yang lolos. Sisanya gugur.
BACA JUGA: Tiap 3 Bulan, Menteri Jokowi-JK Harus Lapor Kekayaan
Perinciannya, ada 2.523 pelamar di bidang tenaga pendidikan dengan 35 formasi, lalu bidang kesehatan dengan 17 formasi diminati 1.202 orang, dan bidang tenaga teknis dengan 64 formasi dilamar 1.542 orang.
Kepala BKD Surabaya Mia Santi Dewi mengungkapkan, banyak pelamar yang tidak melengkapi persyaratan pendaftaran. Mulai akreditasi ijazah hingga persyaratan pendidikan. ”Syarat yang diminta adalah lulusan SMK. Tapi, pendaftar itu menggunakan ijazah diploma,” katanya.
BACA JUGA: Tak Satu pun Kandidat Menteri ESDM Mumpuni
Bahkan, ada di antara mereka yang keliru memasukkan data. BKD tidak sampai detail menelisik apakah pelamar itu sengaja atau tidak dalam meng-entri data tersebut. Sebagai bentuk sanksi secara langsung, pendaftar tersebut tidak diloloskan dalam verifikasi. ”Misalnya, dia menulis lulusan kampus berakreditasi A, padahal aslinya universitasnya baru akreditasi B,” cerita Mia.
BKD memberikan sedikit toleransi bagi pendaftar yang melakukan sedikit kesalahan. Salah satu contoh, ada pelamar yang legalisasi ijazahnya hanya ditandatangani bagian administrasi kampus. Seharusnya, itu tidak boleh karena BKD mensyaratkan legalisasi dilengkapi tanda tangan dekan atau rektor. ”Tapi, karena kesalahannya tidak besar, yang begitu kami loloskan,” jelas Mia.
BACA JUGA: Menteri Kelautan Disarankan dari Unsur AL
Pada hari verifikasi terakhir itu, jumlah pelamar yang datang tidak begitu banyak. Sekitar 20 loket verifikasi yang disiapkan sepi. Berdasar data dari BKD Surabaya hingga verifikasi ditutup pada pukul 16.00, hanya ada 213 pelamar yang datang. ”Puncaknya Sabtu (20/9) sampai 1.300 orang,” ungkap dia.
Eva Kurnia, 28, salah seorang pelamar, menuturkan bahwa dirinya sengaja datang pada hari terakhir. Sebab, pada hari sebelumnya dia melihat kondisi yang lebih berjubel. Alumnus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) itu menuturkan, tidak ada persoalan berarti saat mendaftar. Hanya ketika masuk ke portal panitia seleksi nasional (panselnas), dia agak kesulitan. ”Sudah log in, tapi saat menekan tombol enter, kembali ke halaman awal lagi,” ujar gadis berkerudung itu.
Perempuan yang telah menjadi guru sebuah SMK di Lamongan itu menuturkan ingin mencoba peruntungan dengan menjadi PNS di Surabaya. Dia memilih lowongan guru sesuai dengan passion. Pendaftar lain, Rudi, 30, menyatakan baru memverifikasi data pada hari terakhir lantaran ada berkas yang kurang saat datang pada hari sebelumnya. Namun, kekurangan itu bisa diperbaiki dan dia mendapatkan nomor pendaftaran.
Verifikasi penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Jatim juga ditutup kemarin. Berdasar data yang masuk ke BKD, tercatat ada 9.769 orang yang mendaftar lewat website panselnas. Yang upload berkas ke BKD hanya 4.955 orang. Yang lolos verifikasi tercatat 1.606 orang, ditolak 717 orang, dan yang tidak verifikasi 2.632 orang.
Sementara itu, di sela-sela rekrutmen CPNS yang memasuki tahap akhir, isu tidak sedap berembus di lingkungan Pemprov Jatim. Muncul dugaan pungutan dengan imbalan bisa lolos PNS. Praktik tersebut dikabarkan melibatkan pegawai Pemprov Jatim. BKD tidak menampik kabar itu. Instansi tersebut hanya memastikan bahwa praktik itu murni dilakukan oknum dan oknum itu disebut sudah mendapat sanksi.
Informasi itu berawal dari laporan salah seorang korban berinisial Im. Warga Surabaya tersebut mengaku ditawari seorang pegawai pemprov berinisial Ek. Saat itu Im ditawari lolos CPNS. Syaratnya membayar uang Rp 25 juta.
Ada dua opsi yang dijanjikan kepada Im. Opsi pertama, dia dimasukkan dahulu sebagai PNS jalur honorer. Namun, dia juga dijanjikan untuk dipermudah saat mengikuti tes CPNS reguler yang tengah berlangsung. ”Awalnya, saya diminta uang muka Rp 10 juta. Waktu itu transaksinya sekitar Mei,” kata Im kemarin.
Awalnya, Im tidak curiga. Apalagi Ek memang tercatat sebagai pegawai Pemprov Jatim. Namun, kecurigaan mulai muncul gara-gara dia tidak mendapat panggilan untuk rekrutmen tenaga honorer.
Yang makin bikin gusar, dia juga tidak masuk dalam daftar peserta tes CPNS tahun ini. ”Padahal, semua berkas waktu itu sudah saya lengkapi. Saya dijanjikan bisa ikut tes. Tapi, ternyata nama saya tidak masuk,” katanya.
Im mengatakan, ada sejumlah korban lain yang mengalami kasus tersebut. Bahkan, kabarnya sejumlah korbannya berasal dari luar Surabaya. Nominal yang dibayarkan cukup lumayan, di atas Rp 50 juta.
Kepala BKD Jatim Akmal Budianto tidak membantah kabar tersebut. Namun, dia belum mengetahui bahwa Ek yang berdinas di diskominfo kembali mengulangi kejahatan itu. ”Sebenarnya, laporan ini sudah berkali-kali. Bahkan, yang bersangkutan (Ek) sudah kami pindah,” katanya.
Menurut Akmal, Ek juga telah diberi sanksi disiplin PNS dan penurunan pangkat. Pihaknya segera memproses kasus penipuan tersebut. Sebab, di kominfo oknum tersebut juga terkenal jarang masuk. ’’Kami akan segera meminta laporan dari kominfo tentang perilaku penipuan itu,’’ ujarnya.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010, yang berhak menangani kasus tersebut adalah pimpinan langsung. Jika terbukti melakukan penipuan CPNS, lanjut Akmal, BKD segera menangani Eka dan sanksinya jauh lebih besar daripada penurunan pangkat. ’’Bisa saja dipecat,’’ tambahnya.
Akmal mengimbau agar seluruh pelamar CPNS tidak percaya terhadap oknum yang mengaku dari pemprov untuk menjadi PNS. Hal tersebut tidak mungkin terjadi dengan sistem baru pendaftaran CPNS yang serbatransparan. ’’Jangan tertipu dengan iming-iming itu. Saya yakin banyak kasus di luar dengan modus beragam,’’ tandasnya. (jun/ris/ayu/c6/ayi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Telusuri Keterlibatan Oknum Kemenag
Redaktur : Tim Redaksi