jpnn.com - JAKARTA – Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, meragukan DPR bakal dapat menyelesaikan revisi Undang-Undang Pilkada dalam waktu dua pekan. Sebab, ada banyak keinginan fraksi-fraksi di DPR RI yang perlu diakomodir dalam UU yang awalnya dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 itu.
“Banyak yang harus berubah dari UU ini, karena tuntutannya banyak. Kalau mau direvisi semuanya, mulai dari judul apakah pemilihan atau pemilu, lalu substansinya apakah berpasangan atau tidak, ini tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Jadi sebaiknya memang revisi dilakukan dalam dua tahap," ujarnya, Senin (2/2).
BACA JUGA: Bamsoet Tak Kaget PN Jakpus Menangkan Golkar Kubu Ical
Karena meragukan revisi dapat diselesaikan sesuai target pada18 Februari mendatang, Didik menyarankan DPR dan pemerintah terlebih dahulu memundurkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak pada Desember 2015 ke 2016. Terlebih, DPR juga setuju dengan adanga pengunduran jadwal coblosan.
"Sebagian besar fraksi di DPR kan sudah menyepakati pilkada serentak diundur ke 2016. Maka soal itu saja dipastikan terlebih dahulu, perubahannya di Pasal 201," ujarnya.
BACA JUGA: Kekurangan Gedung, DPR Bakal Gusur Tempat Senator Berkantor
Sedangkan untuk pilkada serentak gelombang kedua yang sedianya dijadwalkan pada 2018 mendatang, Didik menyarankan agar dimajukan saja ke 2017. Sementara untuk revisi UU bisa dituntaskan pada masa sidang selanjutnya.
“Membahas substansi pilkada, khususnya mengenai sistem pencalonan dan efektivitas proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian kita masih punya waktu empat bulan, karena masa sidang ketiga dan empat akan berakhir di bulan Juli. Artinya, KPU masih memiliki waktu enam bulan hingga 2016 sebelum tahapan pilkada benar-benar dilakukan," ujarnya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Kubu Djan Faridz Minta Bawaslu Awasi KPU soal Konflik Internal PPP
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Bukan Rezim Pemilu, Harusnya Bukan Urusan KPU
Redaktur : Tim Redaksi