jpnn.com - JAKARTA – Tim Transisi bentukan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah mendesain sejumlah alternatif langkah agar bisa merealisasikan program prioritas setelah dilantik. Meski belum ada pos yang jelas dalam RAPBN 2015, program semacam Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) andalan Jokowi diusahakan bisa terakomodasi.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menyatakan, KIP dan KIS masuk dalam kelompok program prasejahtera. Cluster tersebut, lanjut dia, dianggap paling mendesak untuk segera dilaksanakan. ”Ada beberapa alternatif, besok (hari ini, Red) rencana mulai kami rapatkan,” ujar Andi saat ditemui di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta, Sabtu (16/8).
BACA JUGA: Istana Belum Kapok Undang Megawati Upacara HUT RI
Dia kemudian mengungkapkan, opsi awal yang ingin ditempuh mengusahakan program tetap bisa masuk di APBN 2015. Jalurnya adalah proses politik di parlemen dalam rentang waktu tersisa sebelum RUU APBN 2015 diketok DPR. ”Seandainya masih bisa memasukkan usulan program sebelum ketok palu, ya tentu bagus,” katanya.
Untuk alternatif tersebut, Tim Transisi tentu akan berkoordinasi dengan fraksi-fraksi partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla (JK) di parlemen saat ini. Mereka adalah Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura. ”Tapi, kalau tidak sempat, ya di APBN-P,” imbuh Andi.
BACA JUGA: KPK: Indonesia Merdeka Jika Bebas dari Korupsi
DPR periode 2009–2014 mengakhiri masa kerja mereka pada akhir September 2014. Pada 1 Oktober 2014, DPR periode 2014–2019 akan dilantik. RUU APBN 2015 bakal dibahas hingga September.
Terkait opsi memasukkan di APBN-P, Andi mengatakan, Jokowi-JK rencananya mengajukan pada awal Januari 2015. ”Itu agar saat proses DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran, Red), kementerian sudah pegang yang baru,” jelasnya.
BACA JUGA: BPK Didesak Investigasi Keuangan KPU
Meski demikian, mengingat waktu yang masih panjang kalau menunggu APBN-P, Tim Transisi menyiapkan alternatif agar program tersebut bisa tetap berjalan segera setelah Jokowi-JK dilantik. Strategi yang disiapkan adalah memanfaatkan corporate social responsibility (CSR).
Menurut dia, model pembiayaan itu telah diterapkan Jokowi atas beberapa program ketika menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. ”Jadi, bisa saja (pelaksanaan) tetap di November 2014. Sebab, Pak Jokowi mau ada pilot project. Nah, di situ kami bisa andalkan CSR. Kalau pilot project mantap, baru nanti dimatangkan,” beber Andi.
Keinginan presiden terpilih Jokowi untuk memasukkan program-program inisiatif di masa pemerintahannya masih terbuka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintahan mendatang bisa saja langsung memasukkan program inisiatifnya dalam APBN 2015 tanpa harus menunggu APBN Perubahan 2015 pada awal tahun depan. ”Syaratnya, lobi fraksi partai pemerintah mendatang harus kuat,” ujarnya.
Menurut Armida, APBN 2014 akan dibahas DPR periode sekarang. Namun, dalam pembahasan antara pemerintah dan badan anggaran hingga akhir September, fraksi-fraksi pendukung pemerintahan bisa ikut mengusulkan program prioritas pada saat pembahasan. ”Tentu harus ada kesepakatan antarfraksi bahwa program prioritas akan diakomodasi,” katanya.
Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menambahkan, biasanya APBN akan disahkan DPR pada pekan ketiga Oktober. Namun, karena saat ini berada pada periode transisi, pembahasan APBN 2015 akan dipercepat dan bisa selesai pada akhir September 2014. ”Akan bagus jika dalam pembahasan ada tim ekonomi dari pemerintah yang baru ikut mendampingi sehingga program-program bisa langsung masuk (di APBN 2014),” ucapnya. (dyn/owi/c6/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KY Akui Mafia Hukum Masih Marak
Redaktur : Tim Redaksi