JAKARTA -- Direktur Mega-Prabowo Media Centre, Amran Nasution mendesak Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPR tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) pileg 9 April 2009, untuk mengusut tuntas temuan Tim Relawan Pemuda Pancasila Jawa Timur tentang adanya dua juta lebih DPT fiktifKomisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengklarifikasi temuan itu
BACA JUGA: KPU Was-Was Putusan MK
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus bersikap tegas menindak penyelewengan tersebut."Kalau masalah ini tidak dibereskan sebelum 8 Juli 2009 dikuatirkan pilpres akan kehilangan kredibilitas," ujar Amran Nasution dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (20/6)
Sebagaimana diberitakan, informasi DPT fiktif tersebut ditemukan di seluruh kabupaten-kota Jawa Timur
BACA JUGA: Debat Capres Dianggap Mengecewakan
Sebanyak 2,16 juta DPT dinilai menyimpang dari data sebenarnya.Pola penyimpangan yang ditemukan di antaranya menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sama, namun nama tempat pemungutan suara dan nomor urut diacak atau samaBACA JUGA: Kampanye Terbuka Ubah Pilihan Warga
Sebaliknya, jumlah DPT fiktif justru bertambah.Amran Nasution mendesak Pansus Angket segera melakukan konfirmasi dan pengusutan langsung ke Jatim untuk memastikan terjadinya pelanggaranKPU juga harus memperbaiki DPT tersebut, dan Bawaslu mesti berani bertindak tegas.
Sedang Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi, malah mendorong agar pasangan capres yang lain agar mendesak perbaikan DPT"Ini adalah penyelewengan yang gila-gilaan, KPU haus menindak tegas dan kalau perlu kedua calon presiden-cawapres yang lain jangan mau mengikuti pilpres sebelum DPT dibenahiPercuma kita ikut pilpres kalau hanya untuk kalah,” tandas Permadi.
Adannya DPT fiktif di Jatim kemungkinan juga terjadi di daerah-daerah lain diseluruh IndonesiaDengan demikian jumlah DPT fiktif bisa jauh lebih besar lagiKarena itu, semua pihak harus berani mengungkap penyelewengan secara struktural iniDiduga kuat, iini merupakan kelanjutan dari penyelewengan pemilu legislatif
“LSM-LSM dan rakyat harus lebih berani, dan vocal untuk melawan kedoliman yang terjadi yang kemungkinan dilakukan oleh seluruh instansi, mulai Dedagri, KPU dan lain-lain,” pinta PermadiKalau sampai masalah ini tidak terselesaikan sebelum pilpres, Permadi kuatir setelah pemilu presiden akan terjadi goro-goro, apalagi kemarahan dan kemuakan rakyat sudah memuncak.
Koordinator Pandu Prabowo, Haryanto Taslam mengatakan, pilpres 8 Juli mendatang dipastikan akan bermasalahJika itu terjadi, maka KPU bisa dianggap melakukan pembiaran terhadap kecurangan pilpres dan sekaligus merupakan kejahatan politik yang menghancurkan demokrasi yang kini sedang dibangun di negeri ini(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partisipasi Pemilih Pilpres Bakal Naik
Redaktur : Tim Redaksi