jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan mengatakan jaksa perlu mengembangkan kasus dugaan korupsi penjualan nikel kadar rendah di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). Alasannya, perbuatan dugaan tindak pidana korupsi tidak terjadi secara tunggal tetapi dilakukan secara bersama-sama.
"Jaksa harus mengembangkan setiap informasi dalam mengusut penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Karena kasusnya tidak tunggal," kata Dahlan ketika dihubungi, Minggu (29/9).
BACA JUGA: Komjak: Tidak Bisa Ukur Ketebalan Aspal Bukan Alasan Terbitkan SP3
Pernyataan Dahlan ini disampaikan menyikapi aspirasi yang mendesak mantan Sekretaris Kabupaten Kolaka, Ahmad Sjafei juga diperiksa dalam kasus Bupati Kolaka Nonaktif, Buhari Matta. Sebagai Ketua Tim Sembilan, Ahmad dianggap turut serta merekomendasikan lokasi penambangan yang berujung menjerat Buhari.
Buhari Matta divonis selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda membayar ganti rugi Rp 500 juta atau ditambah 6 bulan penjara pada sidang yang digelar Senin (2/9) lalu. Pengadilan Tipikor Kendari meyakini Buhari terbukti bersalah atas kasus penjualan nikel kadar rendah yang merugikan negara Rp 24 miliar.
BACA JUGA: Mikrolet Bakal Dipasang Wifi Gratis
Namun sebelumnya, Buhari Matta membantah telah melakukan korupsi seperti yang dialamatkan kepadanya. "Saya tantang siapa pengusaha dan pejabat yang saya pernah mintai sesuatu untuk kepentingan pribadi. Karakter saya tidak seperti itu. Kalau saya melakukan korupsi untuk kepentingan sendiri, silakan tanya pengusaha dan pejabat, saya tidak pernah mintai sesuatu," tutur Buhari Matta kepada wartawan di Rujab Bupati Kolaka.
Dahlan menjelaskan sudah seharusnya jaksa melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga turut dalam penjualan nikel kadar rendah. Apalagi kata dia jika terungkap dan menjadi fakta persidangan.
BACA JUGA: Bus Terbalik, 6 Tewas, 21 Luka-luka
"Keterangan itu menjadi fakta hukum yang patut ditindak lanjuti dalap persidangan. Jaksa harus melakukannya untuk mengungkap agar kasusnya tuntas," ucapnya.
Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gambar) mendesak agar Ahmad Sjafei diperiksa Kejati Sultra, Kamis (26/9). Mereka melakukan aksi dengan menuntut jaksa tidak pilih kasih menegakkan hukum.
"Adili Ahmad Sjafei beserta 8 tim lainnya karena telah diduga menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab mereka sehingga negara mengalami kerugian," kata Halini saat menggelar aksi di Kejati Sultra, Kamis (26/9).
Kasi Penkum dan Humas Kejati Sultra, Baharuddin mengatakan akan menelaah aspirasi yang disampaikan Gambar. Menurutnya, informasi yang disampaikan demontran akan dijadikan pertimbangan. "Nanti informasi itu kami akan telaah," katanya.
Hanya saja menurut Baharuddin, untuk sementara upaya hukum terhadap orang yang diduga terkait kasus ini perlu menunggu kepastian hukum akhir. Alasannya, meskipun di tingkat pengadilan pertama Buhari Matta dinyatakan bersalah namun itu belum inkrah karena yang bersangkutan menyatakan banding. "Ini bukan putusan akhir. Jaksa juga menyatakan banding," ucapnya.
Ahmad Sjafei sendiri telah mengklarifikasi soal dugaan korupsi yang menyeret namanya. Ia mengatakan dirinya bersih dari kasus penjualan nikel kadar rendah itu. Dia juga mengaku sudah diperika beberapa kali oleh jaksa. Tapi apapun bentuknya, Ahmad Sjafei tidak ingin turut larut dalam polemik yang menyudutkan dirinya. "Saya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum," kata Ahmad Sjafei seperti yang dilansir Kolaka Pos, Minggu (7/7) lalu. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korban Tewas Mapala Unand jadi 5 Orang
Redaktur : Tim Redaksi