jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Sukamta meminta Pemerintah RI mengevaluasi kebijakan ekonomi di dalam menyikapi utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak.
Dia mengingatkan pemerintah jangan sampai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembilan bahan pokok (sembako), pendidikan, dan lainnya, demi mencari sumber pendanaan.
BACA JUGA: Bu Mufida Heran Orang Melahirkan Bertarung Nyawa Malah Mau Dipajaki
Menurut Sukamta, kebijakan penerapan PPN sembako dan pendidikan menunjukkan pemerintah minim inovasi dalam mencari sumber pendanaan menyikapi utang.
"Jumlah utang yang terus membesar pada akhirnya rakyat Indonesia yang harus menanggung beban dengan kenaikan dan penambahan jenis pajak. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki inovasi kebijakan fiskal,” kata Sukamta dalam keterangan persnya, Kamis (17/6).
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Sultan Soal Rencana Penerapan PPN Sembako dan Jasa Pendidikan
Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan berdasar data Kementerian Keuangan, utang pemerintah per akhir April 2021 mencapai Rp 6.527,29 triliun.
Utang itu melonjak 26 persen atau Rp 1.355 triliun dibandingkan periode yang sama 2020 sebesar Rp 5.172,48 triliun.
BACA JUGA: Habib Rizieq Ucapkan Terima Kasih dan Penghargaan yang Tinggi untuk Kapolri
Akibatnya, rasio utang pemerintah pun mencapai 41,18 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Namun, kata Sukamta, kenaikan utang dalam jumlah besar ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air.
“Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2021 masih resesi, hanya tumbuh negatif 0,74 persen. Padahal, anggaran pemulihan ekonomi sangat besar," tutur legislator Daerah Pemilihan Yogyakarta itu.
Selain menambah utang, kata Sukamta, pemerintah juga terus menaikkan berbagai pajak yang potensial menjadi sumber pendapatan negara. Salah satu yang menyita perhatian publik ialah rencana pungutan pajak untuk sembako.
“Rencana pemerintah memajaki sembako membuat rakyat merasa makin diperas oleh negara. Berbagai sektor dan aktivitas masyarakat kini dipajaki," kata Sukamta. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan