jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan pemerintah bahwa dengan kondisi utang negara tidak dalam kategori aman.
Menurutnya per April 2021 Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.527,29 triliun.
BACA JUGA: IMF: 100 Negara Membutuhkan Utang untuk Melawan Virus Corona
"Maka rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap PDB," ujar Anis, seperti dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Jumat (4/6).
Anis menyebut Debt to GDP ratio itu melonjak, dari 30 persen menjadi 41 persen, atau meningkat lebih dari 10 persen dalam kurun waktu setahun terakhir.
BACA JUGA: Raup Laba Bersih Rp 5,99 T, PLN Juga Sukses Menurunkan Rasio Utang Kena Bunga
Hal ini diperparah dengan defisit primary balance yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.
"Tax ratio Indonesia selama lima tahun terakhir yg jauh dari optimal, bahkan di bawah 10 persen menjadi penyebab lebarnya jurang defisit, hingga memperparah kondisi utang pemerintah," ungkap legislator itu.
BACA JUGA: Soal Kenaikan ULN Indonesia, Ekonom: Hati-hati Jebakan Utang
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS itu menilai utang negara yangs emakin banyak, akan membebani APBN untuk membayar bunga.
"Setiap tahun, lebih dari Rp 250 Triliun APBN dialokasikan untuk pembayaran bunga utang. Angka itu bahkan jauh di atas angka subsidi energi ataupun bantuan sosial," tuturnya.
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu mengatakan permasalahan utang negara dimulai dari perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal yang buruk sejak 2014.
Kemudian, kata dia, ditambah target pertumbuhan yang tidak realistis pada RPJMN 2014-2019 menyebabkan target pajak yang tinggi.
Akibatnya terjadi shortfall perpajakan.
"Ini awal dari tidak terkendalinya utang pemerintah," kata Anis.
Politisi senior PKS itu meminta pemerintah segera mencari solusi agar utang tidak naik terus.
Dia berharap, pemerintah melakukan perbaikan dari perencanaan dan kebijakan fiskal.
Selain itu menjaga kebijakan yang berjalan dan defisit APBN.
"Dan keberhasilannya tidak terlepas dari pengelolaan utang secara profesional dan selalu dilakukan secara prudent," tegas Anis Byarwati. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia