jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa utang adalah alat yang digunakan pemerintah secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kebijakan utang pun dibicarakan secara transparan.
"Tidak ugal-ugalan (pengelolaan utang). Dan kalau anda katakan apakah ini mengkhawatirkan? Lah, kalau Indonesia debt to GDP ratio-nya, utang terhadap PDB kita 30 persen, bandingkan dengan negara-negara lain, apakah itu mengkhawatirkan?" kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (23/1).
BACA JUGA: Tekanan The Fed Masih Bayangi Indonesia
Hal itu dikatakan mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut, ketika ditanya tentang data utang pemerintah tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp 4.418,3 triliun atau 29,98 persen dari total PDB (Rp 14.735,85 T).
Menteri yang kondang disapa dengan panggilan Ani itu mempersilakan publik membandingkan utang pemerintah tersebut dengan negara lain. Baik itu negara yang lebih maju, atau lebih miskin.
BACA JUGA: Pedagang di E-Commerce Tidak Wajib Serahkan NPWP dan NIK
"Coba saja dibandingkan. Debt to GDP ratio setahu saya, 30 persen itu tidak tinggi, tapi kami juga tidak mengatakan kita kemudian mau sembrono. Kan tidak juga. Kami tetap hati-hati. Makanya kami katakan defisit akan semakin diperkecil," ujar Ani.
Dia juga mempertanyakan apakah dengan defisit APBN 2018 sebesar 1.76% dari PDB, lantas pemerintah dibilang ugal-ugalan? Dengan tegas, Ani menjawab tidak. Sebab, hal itu bisa dibandingkan dengan negara lain yang defisitnya lebih besar dibanding RI.
BACA JUGA: Sri Mulyani Menkeu Terbaik Lagi, Rizal Ramli Bilang Begini
Bicara dampak, kata dia, infrastruktur tetap terjaga, pendidikan bisa dibiayai, kemiskinan bisa turun, kesempatan kerja bisa tercipta. Kemudian, masyarakat miskin bisa dilindungi.
"Ekonomi kena guncangan, defisitnya tidak harus membengkak. Negara lain defisitnya harus dinaikkan supaya ekonominya bisa tumbuh tinggi. Kita tidak harus menambah defisit tapi ekonomi tetap terjaga di atas 5 persen," jelasnya.
Oleh karena itu, kata menteri kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 tersebut, melihat utang harus sebagai suatu keseluruhan kebijakan. Bahkan, Indonesia dapat investment grade, outlook juga tetap stabil.
"Padahal situasi di banyak negara, misalnya di AS saja sudah dianggap outlook-nya negatif karena mereka sudah shutdown. Negara lain yang debt to GDP ratio-nya 60 persen, 80 persen, 90 persen, defisitnya lebih besar. Jadi lihat dari perspektif itu," tandas Ani.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga Hartarto-Sri Mulyani jadi Menteri Andalan Jokowi?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam