jpnn.com, JAKARTA - Desakan agar DPR segera mengesahkan revisi UU Antiterorisme muncul setelah terjadinya rangkaian serangan teror di Indonesia.
Bahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perppu jika revisi itu tak kunjung disahkan.
BACA JUGA: Pemerintah Gagal Lindungi Warga, Revisi UU Disalahkan
Ketua Prodi Islamic Studies Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Mohd Sabri AR menilai pengesahan RUU Antiterorisme saat ini memang penting dan mendesak.
"Di atas kepentingan nasional, DPR dan Pemerintah tak bisa menunda-nunda lagi pengesahan RUU. Ini agar polisi dapat cepat menindak teroris hingga ke selnya,” katanya saat dihubungi, Selasa (15/5).
BACA JUGA: RUU Antiterorisme: Fadli Zon Minta Jokowi Tak Menyebar Hoaks
Menurutnya, saat ini regulasi yang ada tidak memungkinkan polisi untuk menindak terduga teroris sebelum melakukan aksinya. Padahal, aksi teroris selalu dilakukan tersembunyi dan berujung pada jatuhnya korban.
“Polisi bukan tak mendeteksi keberadaan kelompok teroris ini. Polisi sudah tahu sel-selnya, afiliasinya ke mana dan sebagainya, tapi kan tetap tak berdaya,” tegasnya.
BACA JUGA: Romy Pastikan PPP Sanggupi Permintaan Presiden Jokowi
Oleh karena itu, jika RUU Antiterorisme disahkan dengan memperluas kewenangan polisi, maka seseorang yang diketahui berafiliasi dengan ideologi kelompok teroris bisa diselidiki.
Polisi bahkan bisa menindak indikasi perbuatan teror sebelum adanya suatu perbuatan. “Kalau sudah terbukti masuk ke dalam ideologi teroris, tidak perlu nunggu korban dulu baru ditindak,” tuturnya.
Menurut dia, dengan UU baru itu Polri mampu menangani kasus terorisme hingga akarnya. “Tak perlu diragukan lagi, jika ada payung hukum untuk menindak, dalam waktu cepat kelompok teror ini akan ditumpas,” tandas dia. (mg1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Tak Mau Pemberantasan Terorisme Terhambat Isu HAM
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan