jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengeluarkan Peraturan Komisi alias Perkom guna mengantisipasi pelemahan yang terjadi dampak dari berlakunya Undang-undang yang baru.
Termasuk mengenai Dewan Pengawas KPK yang belum dibentuk saat ini serta pihak yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) karena pimpinan KPK nantinya bukan lagi penyidik dan penuntut umum.
BACA JUGA: Pak Jokowi Masih Diam Ditanya Soal Perppu KPK
"Seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu di dalam Perkom itu juga akan menjelaskan in case nanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kami tentukan di dalam Perkom itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).
Agus juga menerangkan bahwa UU KPK yang baru tidak disebutkan siapa yang berwenang dalam mengambil tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor.
BACA JUGA: Belum Ada Pertanda dari Plt Menkumham soal Presiden Bakal Terbitkan Perppu KPK
Karena itu, Perkom ini bertujuan menjelaskan siapa-siapa pihak yang berwenang.
"Itu memerinci semua implikasi kalau UU itu berjalan. Perkom itu bukan hanya masalah Sprindik, tapi banyak hal yang diatur," katanya.
Agus melanjutkan hingga saat ini Perkom tersebut belum ditandatangani pimpinan. Dia juga mengundang Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PP Kemkumham) untuk memastikan berlakunya UU tersebut.
Hal ini lantaran di dalam UU tersebut masih terdapat sejumlah kejanggalan, salah satunya kesalahan ketik atau typo mengenai batas usia pimpinan KPK.
"Kami pun juga bertanya-tanya, karena kan di dalam prosesnya kemudian juga ada typo kemudian kembali lagi ke DPR kan. Jadi kami belum tahu betul apakah betul-betul akan diundangkan. Jadi kita belum tahu," jelas dia.
Meski demikian, KPK masih berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) menyangkut UU KPK yang baru.
KPK, kata Agus memohon Jokowi menerbitkan Perpu setelah dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober nanti.
"Yang lebih penting kami masih berharap kami masih memohon, mudah-mudahan Bapak Presiden setelah dilantik dan memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perppu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak," kata Agus. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga