jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku setuju jika penanganan kasus rasuah, khususnya pengusutan aset (asset tracing) dan pengembalian kerugian negara (asset recovery), tidak bisa optimal karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset belum disahkan.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu yang lalu.
BACA JUGA: CBA Apresiasi Kejagung Mentersangkakan 2 Anak Perusahaan Duta Palma
"Apa yang disampaikan Kejagung itu betul," ungkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/12).
Menurut Boyamin, ada beberapa hal yang tertuang dalam RUU Perampasan Aset belum diatur dalam regulasi yang ada sekarang, misalnya, pembuktian terbalik.
BACA JUGA: LP3HI Dukung Kejagung Jerat Anak Perusahaan Duta Palma di Kasus Alih Fungsi Lahan
Pembuktian terbalik belum ada di UU Pemberantasan Korupsi (dan) TPPU.
"Pada UU Perampasan Aset itu diatur materi tentang pembuktian terbalik. Sepanjang tidak bisa membuktikan sebab halal itu, maka kemudian dirampas/diambil sebagai hasil tindak pidana," tuturnya.
Boyamin menyebut melalui RUU Perampasan Aset aparat penegak hukum juga bisa menyita harta pelaku kasus korupsi atau tindak pidana lain, seperti narkoba, terorisme, dan judi, sekalipun bukti minim tetapi terkait dengan pidana yang dilakukan.
"Misalnya, meskipun satu hari ini ada 10 transaksi (dan) yang bisa dibuktikan adalah 3 transaksi, maka yang 7 bisa dianggap (hasil kejahatan) karena pola yang sama itu," jelasnya.
Saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, kemarin Presiden Joko Widodo juga meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan.
Presiden menilai UU Perampasan Aset bisa memberikan efek jera kepada koruptor.
"UU Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian uang negara dan bisa memberikan efek jera," ucap Jokowi.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul