jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mendesak Sinovac Biotech Ltd, perusahaan China pemasok vaksin Sinovac ke Indonesia segera mengurus Emergency Use Listing (EUL) dari WHO.
Sebab, Arab Saudi mengharuskan setiap jamaah haji dan umrah divaksin dengan vaksin yang telah memiliki EUL.
BACA JUGA: Sinovac Datang Lagi, Menkes Dorong Kepala Daerah Lanjutkan Vaksinasi
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai masalah itu sangat penting mengingat jemaah haji dan umrah terbesar di dunia adalah dari Indonesia.
"Sertifikat EUL ini kan penting. Minggu lalu, menteri agama menyebut bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi ini. Mungkin ini terkait dengan masih merebaknya virus covid-19 di banyak negara," ucap Saleh kepada JPNN.com, Senin (19/4).
BACA JUGA: LBH Pelita Umat Tuding Penguasa Menzalimi Habib Rizieq
Sebagai konsumen dan pengguna vaksin Sinovac yang tidak sedikit, pemerintah Indonesia dinilai sangat layak menuntut agar Sinovac Biotech Ltd segera mengurus EUL tersebut.
Wakil ketua MKD itu mengingatkan bahwa posisi Indonesia adalah pembeli. Oleh karena itu, perusahaan penjualan yang mesti mengurus masalah pendaftaran dan urusan administratif seperti itu.
BACA JUGA: Jangan Mendramatisasi Isu Reshuffle, Biarkan Jokowi yang Memilih
"Ini saya dengar malah pemerintah Indonesia yang memberikan perkiraan. Ada yang memperkirakan akan keluar di bulan April, ada juga yang menyebut di awal Mei. Tidak diketahui mana yang paling benar. Yang jelas, sampai hari ini belum keluar dan belum masuk dalam list WHO," tutur Saleh.
Diketahui pemerintah Arab Saudi akan kembali menerima jemaah haji dan biasanya pemerintah setempat akan sangat ketat menjaga persyaratan yang mereka tetapkan.
Oleh karena itu, kata Saleh, jemaah haji Indonesia yang telah divaksin Sinovac harus dipastikan diakui dan diperbolehkan masuk Arab Saudi.
"Kalau tidak, daftar antrean jemaah yang mau berangkat haji akan semakin panjang," pungkas Saleh. (fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam