jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengajak seluruh pihak makin merapatkan barisan menghadapi COVID-19.
Terutama varian Delta yang disebut mulai menyerang, Charles meminta setiap provinsi menyiapkan skenario terburuk, termasuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.
BACA JUGA: IDI Ditantang Gelar Diskusi Terbuka dengan dr Lois Owien, Mau Enggak ya?
Menurut Charles, terdeteksinya penyebaran varian delta COVID-19 ke sejumlah daerah di luar Jawa-Bali harus segera diantisipasi.
"Kita berharap badai penularan varian delta ini tidak terjadi di luar Jawa. Namun, belajar dari lonjakan kasus penularan COVID-19 di Jawa, antisipasi lewat skenario terburuk di luar Jawa adalah sebuah keharusan," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu (14/7).
BACA JUGA: Vaksin Gratis Hak Dasar Warga, Tak Boleh Dikurangi Sedikit pun
Pemerintah, menurut dia, harus memastikan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh provinsi siap untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19.
Ketersediaan oksigen, obat-obatan dan tempat tidur di seluruh fasilitas kesehatan luar Jawa harus disiapkan untuk menghadapi lonjakan penularan COVID-19 yang juga berpotensi melanda provinsi-provinsi di luar Jawa.
BACA JUGA: Kabar Baik Soal Stok Beras di Masa PPKM Darurat
Gelombang kedua penularan COVID-19 yang terjadi belakangan ini, menurut Charles, sudah membuat sistem kesehatan di Pulau Jawa hampir lumpuh.
"Di Pulau Jawa sedang menghadapi situasi di mana fasilitas kesehatan sudah kewalahan, obat-obatan COVID-19 sulit didapatkan, dan stok oksigen juga langka," katanya.
Harus disadari kapasitas fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa secara umum tidak sebaik di Jawa.
Sehingga, kata dia jika penyebaran varian delta di sejumlah daerah luar Jawa tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan jumlah kasus akan membuat sistem kesehatan di wilayah tersebut berpotensi lumpuh.
Selain itu, pengetatan mobilitas masyarakat juga mendesak dilakukan di seluruh provinsi.
Sebab varian delta diketahui jauh lebih menular dan sudah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi (99 persen total wilayah RI) dengan 11 provinsi (Indonesia Tengah dan Timur).
"Apabila tidak berhasil melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran, penambahan fasilitas kesehatan sebanyak apa pun tidak akan cukup memenuhi kebutuhan penanganan pasien COVID-19," pungkas politikus PDI Perjuangan itu.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang