Versi Mahfud, Rumah Ibadah Bisa Dipakai Membahas Politik Inspiratif, Bukan Praktis

Selasa, 21 Maret 2023 – 14:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (21/3). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut tokoh negara boleh berbicara politik kebangsaan di rumah ibadah.

Dia mengatakan itu saat memberikan sambutan di acara Simposium Nasional: Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023). 

BACA JUGA: Siap Dipanggil DPR soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T, Mahfud MD: Saya Tidak Bercanda

"Asal politiknya itu politik kebangsaan, politik kenegaraan, ya, politik kemanusiaan atau kerakyatan yang dibangun melalui visi yang sama di dalam perjalanan bernegara," kata Mahfud di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/3). 

Mahfud mengatakan tokoh bangsa juga bisa membahas politik tingkat tinggi atau inspiratif ketika berada di rumah ibadah. 

BACA JUGA: PPATK Dipanggil DPR soal Transaksi Mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu, Mahfud MD?

Misalnya, lanjut pria kelahiran Jawa Timur itu, tokoh mengajak masyarakat atau umat memilih pemimpin yang baik tanpa menyebut nama. 

"Namun, jangan pilih pemimpin yang baik, pemimpin yang baik itu Mahfud, misalnya itu, itu enggak boleh. Namun, kalau pemimpin yang baik, jangan menyebut orang, itu tugas masjid. Sebab apa? itu politik inspiratif," kata Mahfud. 

BACA JUGA: Bersama Mahfud MD, DPP IKA UII Bagikan Ratusan Paket Sembako di Bali

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian mengatakan tokoh tidak bisa membahas politik praktis di rumah ibadah. 

Dia kemudian membeberkan politik praktis yang dimaksud seperti saat tokoh menyampaikan dukungan terhadap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

Termasuk, kata Mahfud, tokoh bangsa sampai mengajak umat memilih capres atau cawapres dan partai politik tertentu. 

"Kalau politik praktis, jangan di masjid, jangan di pesantren, jangan di gereja juga," lanjut mantan Menhan RI itu. 

Menurut Mahfud, upaya membawa politik praktis ke rumah ibadah berpotensi memunculkan konflik dan memecah persatuan bangsa.

"Kalau dikampanyekan di masjid, di gereja dan sebagainya itu menimbulkan perpecahan, tetapi ceramah politik yang baik, di setiap masjid atau gereja itu boleh," ungkap dia. (ast/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pidato Politik AHY Sempat Trending di Media Sosial, Berani Suarakan Keresahan Rakyat


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler