jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi UUD NRI 1945.
Menurut Viva, tidak ada aturan yang menjelaskan apakah seorang menteri itu berasal dari partai politik atau nonparpol. “Karena semua itu terserah kepada presiden, dan itu menjadi kewenangan atau prerogatif dari presiden,” kata Viva dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8).
BACA JUGA: Sentilan Bu Mega buat Airlangga Golkar di Pembukaan Kongres PDIP
Karena itu, Viva menyatakan sekarang terserah presiden untuk memilih siapa pun menjadi menteri. Hal yang paling penting, menteri-menteri yang dipilih itu merupakan cerminan figur yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas serta kemampuan leadership di dalam mengelola kementerian atau lembaganya.
Nah, kata Viva, soal apakah ketum parpol masuk atau tidak di dalam kabinet, tentu semua tergantung kepada presiden karena ini juga terkait dengan soal maksimalnya kinerja dari partai menteri itu nantinya.
BACA JUGA: Dengan Hormat, Megawati Minta yang Paling Banyak
BACA JUGA: Jokowi Tak Pernah Janjikan Ketum Parpol dapat Jatah Menteri
“Karena, menjadi menteri itu juga repot, mengurusi partai itu juga luar biasa membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan logistik yang sangat luar biasa. Dengan adanya beban tugas seperti itu, saya rasa akan bijaksana kalau presiden mempertimbangkan hal-hal seperti yang saya sebutkan,” kata Viva.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan PDIP akan Mendapat Kursi Paling Banyak di Kabinet
Lebih lanjut Viva juga menilai pendefinisian menteri yang bersumber dari partai politik dan profesional tidak tepat. Viva menegaskan yang tepat adalah dari kalangan parpol atau nonparpol.
Dia menegaskan, kalau soal integritas, profesionalitas, itu merupakan sifat yang melekat dalam diri seorang calon, baik itu yang bersumber dari parpol maupun nonparpol. “Kalau disebut dari partai politik dan dari profesional, apakah itu berarti partai politik tidak profesional. Jadi, sumbernya yaitu dari parpol atau nonparpol,” pungkas anggota DPR Fraksi PAN itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambangi Mahathir, Jokowi Pengin Bahas Diskriminasi Minyak Sawit
Redaktur & Reporter : Boy