JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Wa Ode Nurhayati akhirnya diperiksa Badan Kehormatan (BK)Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara itu dimintai keterangan terkait dengan pernyataannya di salah satu program talk show televisi swasta yang menyebut ada penjahat anggaran di DPR
BACA JUGA: Nazaruddin Umbar Fitnah, Demokrat Tak Goyah
Pemeriksaan Wa Ode berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam
BACA JUGA: MK Tolak Sengketa Pilkada Flores Timur dan Nduga
Namun, Wa Ode membantah penyebutan ituBACA JUGA: Demokrat Anggap Nazaruddin Tukang Kibul dan Pengecut
Wa Ode mengungkapkan dalam pemeriksaan, rekaman ketika wawancara Najwa Shihab yang diputar dalam acara Mata Najwa tayang di Metro TV Rabu 25 Mei 2011 juga diputar untuk membuktikan kebenaran pernyataan penjahat anggaran"Pertanyaan yang diajukan normatif saja," kata Wa Ode kepada wartawan usai diperiksa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7)
Politisi dari PAN ini memberikan apresiasi terhadap BK yang telah memeriksanyaMenurutnya, langkah yang dilakukan BK sudah tepat agar polemik seputar penyebutan penjahat anggaran tidak melebar"Saya mengamini ini (pemeriksaan BK)Ucapan (penjahat anggaran) itu kan tidak keluar dari saya, kalau itu disebut pelanggaran kode etik," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Wa Ode dilaporkan Ketua DPR Marzuki Alie akhir bulan laluMantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu tersinggung dengan ucapan Wa Ode yang menyebutkan bahwa permasalahan mafia anggaran yang dijumpai di Badan Anggaran DPR disebabkan oleh kesalahan pimpinan DPR
Bagaimana dengan kabar yang menyudutkan dirinya telah menerima upah perjuangan anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)? Wa Ode menyilakan kepada orang-orang yang menuding untuk melapor ke aparat penegak hukum untuk membuktikannyaTapi, niatnya untuk perbaikan DPR dari adanya dugaan mafia anggaran tidak akan dikompromikan"Untuk perbaikan di lembaga yang saya cintai, saya tidak akan berkompromiSebab semua orang diberi amanat oleh masyarakat," tegasnya
Sementara itu, Ketua BK, Muhammad Prakosa enggan menjelaskan isi pemeriksaan yang dilakukan BK terhadap WONIa beralasan dirinya akan melanggar kode etik DPR bila pemeriksaan yang berlangsung tertutup itu diungkapkan ke publik"Semua pihak yang berkepentingan dengan semua yang sudah dipanggil BK tentunya akan kita panggil," kata Prakosa yang juga tak mau menyebut nama-nama pihak yang akan dipanggil(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perkuat Sistem Presidensial, Golkar Usul PT 5 Persen
Redaktur : Tim Redaksi