Perkuat Sistem Presidensial, Golkar Usul PT 5 Persen

JAKARTA- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Akbar Tandjung menegaskan usulan Golkar agar parliamentary treshold (PT) pada Pemilu 2014 sebesar 5 persen bertujuan untuk penguatan sistem Presidensial sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

"Parliamentary treshold (PT) pada pemilu 2009 lalu sebesar 2,5 persen, berdampak pada ketidakpastian sistem PresidensialSementara dalam prakteknya di negara-negara demokrasi yang menganut sistem Presidensial mengisyaratkan bahwa partai politik harus disederhanakan

BACA JUGA: Ipar SBY Pastikan Tak Maju di Pilpres 2014

Karena itu PT harus menjadi 5 persen," tegas Akbar Tandjung, dalam Seminar 'Revitalisasi Pancasila dalam Bidang Politik' di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (7/7).

Bahwa dalam prosesnya nanti Partai Golkar akan dituding tengah berupaya menggusur partai kecil dari parlemen, lanjut Akbar, itu tidaklah perlu dihiraukan karena dalam mewujudkannya Golkar tidak sendirian.
 
"Golkar bersama Partai Demokrat berada dalam koridor yang sama yang memuluskan PT pemilu 2014 sebesar 5 persen agar partai peserta pemilu menjadi 5 parpol saja serta sistem Presidensial bisa diselenggarakan," tegas mantan Ketua DPR itu.

Lebih lanjut Akbar menjelaskan penyederhaan partai untuk penguatan fungsi kelembagaan negara identik dengan proses membunuh demokrasi.

"Filosofinya jelas yakni Pancasila yang menjadi ruh nilai dasar konstitusi dalam menata dan mengimplementasikan sistem politikJadi, harus ada penguatan kelembagaan negara dan politik, sehingga fungsional dan efektif

BACA JUGA: Gubernur Kembalikan Qanun ke DPRA

Sistem presidensial harus diperkuat," imbuh Akbar.

Menurut Akbar, salah satu andil hingga citra DPR terus terpuruk karena relatif banyaknya anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi di samping kerapnya kebijakan kontraproduktif yang menyakiti rakyat yang diambil DPRUsulan PT 5 persen ini diyakini akan memperbaiki citra DPR hingga kembali memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie menambahkan perjuangan kebangsaan sesungguhnya adalah perjuangan mempertahankan Pancasila

BACA JUGA: Demokrat Guncang, Koalisi Retak

Jangan sampai Pancasila berhenti menjadi norma tanpa bisa diwujudkan di masyarakat.

"Kita ingin mengingatkan bahwa keindonesiaan harus terus dikaitkan dengan keterbukaan yang kreatif, toleransi yang mapan, penghargaan pada kejujuran dan kecintaan tanah air," katanya.

Dengan demikian dia menawarkan konsep negara sejahtera"Golkar menawarkan konsep negara kesejahteraan, konsep jalan tengah pembangunan yang berkembang di negara-negara majuNegara harus memberikan prioritas terhadap pelaku-pelaku ekonomi bangsa selama mereka masih produktif," pungkas Ical.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Tahu Dalang di Balik Nazaruddin