JAKARTA - Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang rencananya mulai dibangun tahun 2010 ini diputuskan oleh pimpinan DPR untuk ditundaAlasan penundaan, lantaran belum finalnya soal anggaran
BACA JUGA: DPR Bentuk Panja Dana Buruh Rp4,9 T
Alasan lain, gedung baru akan mubazir jika akhirnya ibukota negara jadi dipindahkan."Pertama dianggarkan Rp1,8 triliun, lalu turun menjadi Rp1,5 triliun dan terakhir menjadi Rp1,2 triliun
BACA JUGA: DPR Tegaskan Tolak Kenaikan TDL
Efisiensi anggaran itu telah kami bagi-bagi (amalnya) kepada DPR, Kesekjenan dan PU," kata Marzuki Alie mengungkap hasil rapat pimpinan DPR, di Senayan Jakarta, Kamis (30/9).Meski sudah diklaim mampu efisien lantaran anggaran terkini menjadi Rp1,2 triliun, pimpinan DPR pun tidak melaksanakan pembangunan tersebut
Lebih lanjut dia katakan, saat ini pimpinan DPR juga sudah sepakat untuk mengkaji ulang soal besarnya anggaran untuk kelengkapan gedung di luar konstruksi
BACA JUGA: Serius Nyapres, SMI Sudah Punya Tim Sukses
"Tadinya diajukan Rp200 miliarWah, itu kebesaran dan saya minta cukup Rp50 miliar sajaLagi pula, kan masih banyak diantara teknologi informasi dan properti lainnya dari anggota dewan yang masih layak pakaiJadi tidak harus semuanya baru," kata mantan sekjen Partai Demokrat itu.Selain itu, Marzuki Alie juga mengungkap permintaan pimpinan DPR kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pelaksanaan renovasi rumah dinas jabatan Anggota DPR di Kalibata"DPR minta BPKP melakukan audit investigasi terhadap dokumen dan proses yang terjadi dari awal rencana renovasi rumah jabatan itu yang dimulai oleh DPR periode 2004-2009," ungkapya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung Karir Bisa Langsung Tancap Gas
Redaktur : Tim Redaksi