jpnn.com, JAKARTA - Wacana pembatasan impor di tengah defisit tembakau dinilai tidak tepat dan mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau.
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie mengatakan, alih-alih pembatasan impor tembakau, pemerintah sebenarnya bisa menetapkan kebijakan bea masuk yang sedikit lebih tinggi terhadap varietas yang jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
BACA JUGA: Separuh Bahan Baku Industri Plastik Masih Impor
"Bea masuk bisa menjadi solusi," ujar Moeftie dalam siaran persnya.
Terkait besarannya, Moefti meminta angkanya haruslah wajar. Dengan adanya kebijakan ini, industri masih tetap memiliki akses terhadap bahan baku.
BACA JUGA: Tradisi Panen Tembakau Bakal Masuk Agenda Wisata Budaya Jateng
Dalam lima tahun terakhir, rata–rata produksi tembakau di dalam negeri selalu di bawah 200 ribu ton per tahun. Sementara, permintaan tembakau berkisar 320 ribu ton per tahun.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo mengatakan, pemerintah bisa mengenakan kebijakan tarif progresif terhadap varietas tembakau yang tidak bisa dipenuhi oleh petani lokal.
BACA JUGA: Cukai Rokok Harus Tinggi demi Meminimalkan Pertambahan Perokok Pemula
"Dengan adanya tarif progresif, maka yang diuntungkan tentu pemerintah," ujar Firman.
Firman juga mengimbau agar pabrikan terus melakukan pembinaan dan kemitraan terhadap petani untuk membudidayakan varietas-varietas tembakau yang dibutuhkan. Sehingga, tembakau dalam negeri yang terserap menjadi lebih banyak.
Hal ini pun diamini oleh Moefti. Lebih lanjut, Moefti mengatakan, pemerintah perlu mendorong percepatan program kemitraan antara pabrikan dan petani tembakau. Program kemitraan termasuk proses pendampingan saat penanaman hingga panen.
"Ini salah satu solusi untuk mencapai produksi yang dibutuhkan, baik secara kualitas maupun kuantitas," katanya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surplus Neraca Perdagangan Tertinggi sejak 2012
Redaktur & Reporter : Yessy