jpnn.com - JAKARTA - Upaya menghapus penerapan demokrasi langsung untuk memilih kepala daerah masih terus dilakukan. Buktinya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD selalu muncul dari tahun ke tahun.
Kali ini kegaduhan yang mewarnai Pilkada DKI Jakarta dijadikan alasan untuk memunculkan kembali wacana tersebut ke permukaan.
BACA JUGA: Cerita Anies Baswedan Tentang Pertemuannya dengan Seorang Pak Tua
"Kalau Pilkada bikin ribut dievaluasi saja. Lebih baik dipilih melalui DPRD," ujar Wakil Ketua MPR Mahyudin kepada wartawan, Jumat (18/11)
Dikatakannya, tujuan Pilkada adalah memilih pemimpin, sebagai pelayan publik. Pilkada langsung juga harus dilihat manfaat dan mudharatnya.
BACA JUGA: Maju Pilgub, Sunarpi Disarankan Lewat Parpol
"Kalau banyak mudharatnya, harus ditinjau lagi. Pilkada DKI, hiruk pikuknya besar. Massa banyak, bisa menimbulkan potensi ditunggangi pihak-pihak tertentu," ujar Mahyudin.
Meski begitu, politikus Golkar ini mengakui bahwa ada pelaksanaan Pilkada tahun ini yang berjalan sangat lancar. Contohnya di Kabupaten Kutai Timur di mana semua pihak siap menang dan kalah.
BACA JUGA: Sudah Rekam tapi Belum Punya E-KTP Bisa Nyoblos
"DKI juga bisa mencontoh pelaksanaan Pilkada di wilayah lain. Yang berlangsung aman dan lancar," pungkasnya. (dai/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Survei LSI: Pendukung Ramai-ramai Tinggalkan Ahok
Redaktur : Tim Redaksi