jpnn.com - SURABAYA – Demonstrasi menentang keinginan eks fasilitator PNPM untuk lolos secara otomatis sebagai pendamping desa dilakukan Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) di sejumlah provinsi. Terakhir ratusan massa di Surabaya, Jawa Timur menentang keinginan eks fasilitator PNPM tersebut.
Massa APPMI Jawa Timur berunjuk rasa di depan kompleks Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (12/4). Melalui orasi dan alat peraga mereka menyuarakan penolakan terhadap aksi sepihak pendamping desa dari unsur eks PNPM.
BACA JUGA: Waspadai Gerak-gerik LSM Asing
“Kami prihatin atas aksi eks-PNPM yang meminta hak istimewa lolos secara otomatis sebagai pendamping desa,” ujar kordinator lapangan (Korlap) aksi Purnomo.
Dia menjelaskan harusnya para eks fasilitator PNPM mengikuti semua prosedur rekruitmen ulang yang dilakukan oleh Kemdesa PDTT. Pasalnya, mekanisme tersebut sesuai dengan semangat UU No 6/2014 tentang Desa.
BACA JUGA: Bahagianya 22 Prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Ini
“Berulangkali dijelaskan jika ada perbedaan semangat pemberdayaan yang dilakukan PNPM dengan UU Desa. Tidak bisa mereka menempatkan diri sebagai pihak yang seolah-olah paling mengerti tentang pemberdayaan desa,” katanya.
Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan ratusan massa di Medan, Sumatera Utara. Sikap eks fasilitator PNPM itu dinilai sebagai bentuk ketidakadilan karena menutup peluang elemen masyarakat lain untuk bisa menjadi pendamping desa.
BACA JUGA: Pesan Khusus Panglima TNI untuk Prajurit Kontingen Garuda
“Sikap eks PNPM itu tidak rasional. Mereka meminta kuota khusus sehingga menghalangi peluang bagi warga negara lain untuk menjadi pendamping desa,” ujar Korlap Aksi Irfan.
Unjuk rasa menentang keinginan eks PNPM lolos otomatis sebagai pendamping desa juga terjadi di Sumatera Selatan. Massa APPMI mencurigai aksi eks PNPM ditungganggi oleh kepentingan politik tertentu.
Hal itu terbukti dari berbagai isu yang dibawa oleh eks PNPM selalu dikaitkan dengan kinerja dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. “Isu yan dibawa eks PNPM tak jelas. Mulai dari politisasi dana desa hingga proses rekruitmen pendamping. Tetapi ujung-ujung mereka meminta lolos sebagai pendamping otomatis ini kan aneh,” ujar Korlap Aksi Eko Surbekti.
Seperti diketahui pendamping desa dari eks fasilitator PNPM terus melakukan aksi mendesak perpanjangan kontrak secara otomatis. Dalam satu bulan terakhir mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara dan gedung DPR RI di Jakarta. Terakhir massa yang tergabung dalam Badan Nasional Pemberdayaan Desa (BNPD) mengelar aksi menuntut rekruitmen pendamping desa ditiadakan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima TNI Bangga Kontingen Garuda Berhasil
Redaktur : Tim Redaksi