PONOROGO - Jumlah guru PNS di Ponorogo, Jawa Timur kini menyusut drastis. Jumlahnya nyaris tidak sampai separo dari total guru yang ada. Kini ada 5.963 guru PNS. Padahal, kebutuhan mencapai dua kali lipat. Apalagi, tidak adanya penambahan sejak 2010 menjadi penyebab utama. Sebaliknya, ratusan guru berkurang tiap tahun karena pindah, pensiun, dan meninggal.
''Jika kondisi tetap bertahan, jumlah guru PNS di Ponorogo diperkirakan habis pada 2020,'' kata Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Ponorogo Bambang Supriyadi.
Prediksi Bambang bukan isapan jempol belaka. Rekrutmen PNS guru skala besar di Ponorogo terakhir diadakan pada angkatan 1970-1980. Setelah itu, rekrutmen bisa dihitung jari.
Nah, mayoritas guru angkatan tersebut mulai mendekati pensiun. Bambang menuturkan, nyaris tidak ada lagi guru angkatan 1960 di Ponorogo. Sebab, mereka sudah pensiun.
''Sementara itu, jumlah guru dinilai cukup oleh pemerintah pusat karena hanya mengacu pada data total. Ya, guru PNS dan swasta. Padahal, yang banyak itu swastanya,'' jelas Bambang.
Bambang mengakui, pemerintah pusat hanya mengambil data pokok pendidikan (dapodik). Sayang, yang dipakai hanya data global. Guru PNS dan swasta pun tidak dipisah. Hal tersebut mengemuka saat pertemuan dengan Kementerian beberapa waktu lalu.
Sejumlah Kabid PMPTK memang melayangkan protes saat pemerintah menilai jumlah guru di daerah masih mencukupi. Hasil protes itu cukup menggembirakan.
BACA JUGA: PGRI Minta TPG Dibayarkan Bulanan, Bareng Gaji
Pemerintah meminta data ulang jumlah riil guru setiap daerah, bahkan minta dibedakan berdasar status, PNS atau swasta. Bambang mengungkapkan, data tersebut sudah dikirim ke pusat. Meski begitu, dia masih enggan menyebut akan adanya formasi PNS guru di Ponorogo.
''Harapannya seperti itu. Tapi, rekrutmen PNS itu kan harus menyesuaikan kekuatan anggaran pemerintah pusat. Ya ditunggu saja,'' ucapnya.
Formasi guru PNS di Ponorogo, lanjut Bambang, sudah mendesak. Sebab, jumlah guru semakin jauh dari kata ideal. Dia menunjukkan bukti. Idealnya, enam rombongan belajar (rombel) diampu sembilan guru. Sementara itu, jumlah lembaga SD mencapai 593 unit.
Artinya, dibutuhkan 5.337 guru SD. Padahal, sejumlah SD memiliki lebih dari enam rombel. Kebutuhan guru SD bersepadan dengan jumlah guru PNS di Ponorogo sekarang. Itu belum menyentuh SMP. Bambang menuturkan, idealnya, Ponorogo membutuhkan tujuh ribu guru PNS.
''Keberadaan guru kontrak juga silih berganti mengikuti kekuatan sekolah dan BOS. Banyak yang akhirnya keluar untuk memilih pekerjaan lain. Jadi, pemerintah tidak bisa bergantung pada guru kontrak,'' tuturnya. (agi/irw/c5/diq/flo/jpnn)
BACA JUGA: Larang Sekolah Kasih PR ke Siswa, Ini yang Disasar Pemkab Purwakarta
BACA JUGA: Indonesia Diminta Fokus Tingkatkan Pendidikan untuk Anak Miskin
BACA ARTIKEL LAINNYA... 40 Persen Siswa Buta Isu Lingkungan
Redaktur : Tim Redaksi