jpnn.com - JAKARTA - Mundurnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menimbulkan kecurigaan bagi Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (AMARA) Herfan Nurmansa. Ia menduga langkah Djoko memilih mundur tidak serta merta keputusan pribadi melainkan dorongan dari atasan.
Bahkan, Ia menyatakan Djoko adalah tumbal atau korban akhir tahun atas ketidak mampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurus negara, yang selama ini dibingkai sedemikian apik melalui jurus pencitraan.
BACA JUGA: Pengamat UI: Aneh, Tiba-tiba Freeport Minta Dilindungi Warga Papua
"Dulu publik dicekoki berita soal kebaikan Jokowi tanpa cacat, masuk gorong-gorong, gembar-gembor dengan entengnya berjanji mampu tingkatkan ini dan itu dalam waktu singkat. Nyatanya urus kemacetan saja ngga becus. Celakanya Dirjen Djoko dijadikan tumbal," ujar Herfan, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (28/12).
Karenanya, kata Herfan, saatnya Presiden Jokowi termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakhiri sandiwara pencitraan, pembodohan publik. Sebab, tantangan di tahun 2016 lebih berat terutama menghadapi program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
BACA JUGA: Wah... Ratusan Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada Masuk ke MK
"Jadi kalau Jokowi tidak mampu, janganlah tumbalkan yang lain. Sebaiknya secara jantan mundur, itu juga berlaku bagi Wapres JK dan para menterinya seperti Ignatius Jonan, Rini Soemarno, Sudirman Said, Jaksa Agung HM Prasetyo dan lainnya. Lebih baik mundur sebelum ditumbangkan rakyatnya," tegasnya.
Terkait persoalan kemacetan saat libur panjang, Herfan menilai hal itu sebagai satu contoh kecil tidak adanya sistem yang diracang dengan baik oleh Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu ia menyarankan publik tidak terburu-buru menganggap mundurnya Djoko adalah bentuk tanggung jawab, sebab tidak menyelesaikan persoalan yang ada.
BACA JUGA: Siap-siap!! KPK Segera Garap RJ Lino
"Persoalan kemacetan itu hanya contoh kecil betapa pemerintahan ini tidak memiliki sistem yang jelas. Jika mereka sebelumnya melakukan rapat koordinasi mengkalkukasi kemacetan begitu juga dampak lain harga pangan atau kebutuhan pasti tidak seperti itu jadinya," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD: Jika Terbukti Bersalah, Masyarakat Juga Harus Dihukum
Redaktur : Tim Redaksi