jpnn.com - JAKARTA - Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 telah memasuki masa kampanye. Namun di sejumlah daerah, anggaran pengawasan belum terpenuhi sebagaimana kesepakatan Panwaslu dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Contohnya seperti di Solok Selatan dan Pasaman, Sumatera Barat.
"Dari hasil pemantauan kami di bawah, memang, faktanya, sekelas Sumatera Barat saja, yang di situ sudah ada Dirjen (Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek,red) yang ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur, masih ada yang keteteran panwas kabupaten. Misalnya Solok Selatan, mau habis atau enggak pokoknya dikasih Rp 400 juta, dan sekarang sedang posisi sama sekali enggak bisa ngapa-ngapain," ujar anggota Bawaslu Nasrullah, Selasa (15/9).
BACA JUGA: Mantaaaapppp... 188 Kapal yang Dibeli Pemerintah Buatan Dalam Negeri
Contoh lain kata Nasrullah terjadi di Pasaman. Panwaslu hanya diberi anggaran Rp 200 juga untuk mengawasi tahapan pilkada yang berlangsung. Padahal aggaran yang dibutuhkan lebih dari jumlah yang tersedia.
"Jadi (Panwaslu Pasaman,red) dalam posisi yang serba sulit sekarang. Padahal kami ingin lihat, sejauh mana sebenarnya kekuatan Mendagri diposisi dihormati, dihargai oleh kepala daerah yang ada di bawahnya. Jangan ada lagi kepala daerah yang ngeyel, yang membangkang terhadap pemerintahan pusat," ujarnya.
BACA JUGA: Lamban Tangani Asap, KIP: Pemerintah Langgar UU
Menurut Nasrullah, sebenarnya di satu sisi pengawas pemilu sudah bertekad jangan sampai karena anggaran yang minim, melemahkan semangat kerja pengawasan di lapangan. Namun meski begitu, di sisi lain tak dapat dipungkiri panwas akhirnya tak mampu berbuat banyak.
"Mau pembekalan, misalnya, pemberian materi kepada penguatan pengawasan di tingkat desa, di tingkat kecamatan , apalagi besok pengawas TPS. Mau ambil duit dari mana untuk melatih keilmuan mereka. Keinginan kami kalau memang sifat kooperatif itu tidak ditunjukkan oleh pemerintah daerah, maka, ya jangan salahkan kami. Ternyata, kemarin itu langsung ditanggapi," ujarnya.
BACA JUGA: Kampanye Tanpa Izin Cuti, Petahana Harus Disanksi
Nasrullah berharap Pemda dapat lebih profesional memenuhi kesepakatan yang ada. Jangan karena sikap Bawaslu yang terlihat sedikit jengkel, baru kemudian persoalan anggaran cepat diselesaikan.
"Maksud kami segera saja tunaikan kewajiban itu. Jangan lagi kayak model kreditan begitu," ujar Nasrullah.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antusiasme Peserta Ujian Profesi Jadi Bukti Pengakuan atas Peradi Kubu Fauzie
Redaktur : Tim Redaksi