jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para kepala daerah merubah cara kerja lama, yang menyerahkan urusan pembangunan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurut Tjahjo, sudah saatnya urusan pembangunan menjadi perhatian utama dan tanggung jawab para kepala daerah.
"Kepala daerah harus jadi panglima pembangunan daerah. Mereka secara periodik dua bulan sekali minimal harus paparan ke SKPD. (Gubernur) juga termasuk ke bupati wali kota, harus terintegrasi. Bukan hanya membangun wilayah, namun juga perbatasan harus diperhatikan," ujar Tjahjo pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan, Jumat (11/3).
BACA JUGA: Jika BNN Setara KPK, TNI Bisa Memimpin
Tjahjo mengungkapkan harapannya, karena saat ini, masih ada kabupaten/kota yang 91 persen anggarannya habis untuk belanja pegawai. Kondisi ini sangat disayangkan, sebab dengan demikian hanya 9 persen anggaran dari APBD yang dapat digunakan untuk pembangunan.
"Ada kabupaten kota yang 91 persen anggarannya untuk belanja pegawai," ujarnya.
BACA JUGA: Dukung Presiden untuk Bereskan Mafia Impor Daging
Menghadapi kondisi yang ada, pemerintah pusat kata Tjahjo, akan mencoba mengambil langkah-langkah taktis. Misalnya terkait utang pemerintah kabupaten/kota untuk kepentingan pusat, maka akan ditalangi oleh pemerintah pusat.
"Kami diskusi panjang dengan Presiden Jokowi dan Pak JK (Jusuf Kalla,red). Diusulkan, utang kabupaten/kota untuk kepentingan pusat, akan ditalangi pusat. Utang PDAM sampai triliunan, nanti menghambat kebutuhan air bersih. Nanti tutup dari anggaran subsidi BBM," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Buwas: Status Jangan Dikaitkan dengan Kepangkatan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Masalahnya Kalau Pak Buwas Jadi Bintang Empat
Redaktur : Tim Redaksi