jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim pihaknya tidak membohongi kaum buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 3,6 juta.
Menurutnya, angka tersebut sudah dikaji dan menguntungkan semua pihak. Sandi menegaskan, jika UMP DKI dinaikkan dari angka Rp 3,6 juta, maka akan terjadi PHK.
BACA JUGA: Ahok Kasar Namun Jujur, Anies-Sandi Santun Tapi Pembohong
"Karena ada datum yang masuk, ada banyak sekali shifting di dunia usaha. Di perbankan, tidak diperbaharui kontaknya dengan adanya digital face to face itu," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11).
Mengenai kontrak politiknya dengan kaum buruh, Sandi mengaku pihaknya tidak mengingkari soal kenaikan UMP dengan mengesampingkan PP 78/2015. Menurut Sandi, pihaknya menggunakan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Sebut Pahlawan Zaman Now Adalah..
"Dan itu semua kami ikuti mekanismenya dari Dewan Pengupahan. Dan ini komunikasi bukan hanya satu bulan terakhir. Setelah kami ditetapkan menang, kami sudah tahu agenda pertama adalah bagaimana menetapkan UMP yang terbuka dan berkeadilan," kata dia.
"Kami fokus all out, tidak akan pernah lari dari komitmen kami untuk menyejahterakan buruh," tambah Sandi. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Kang Emil Gubernur, Sinergi dengan Jakarta Makin Efektif
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Status WTP, Pemprov DKI Gandeng KPK
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga