jpnn.com, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi melantik sebanyak 392 pejabat eselon III dan IV pada 2 Februari lalu.
Meski sudah berlalu, namun pelantikan itu masih menyisakan cerita miring.
BACA JUGA: Ditpolair Gagalkan Penyeludupan Ratusan Koli Barang Ilegal
Rumor jual beli jabatan santer terdengar di lingkungan pegawai di Pemprov Jambi.
Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar juga mencium aroma permainan dalam pelantikan tersebut.
BACA JUGA: Lagi, Polda Jambi Gagalkan Penyeludupan 3 Kg Sabu-sabu
Dia juga tidak menyangkal isu yang beredar luas di kalangan ASN Pemprov Jambi. Dia mengaku tidak mengetahui siapa yang berbuat. Dia hanya mendengar adanya setoran atau pungutan liar (pungli) terkait pelantikan.
“Kalau dengar banyak, kan saya sudah bilang, harus jujur dan adil,” kata Fachrori.
BACA JUGA: Polisi Gagalkan Penyeludupan Bibit Lobster senilai Rp 15 M
Sebagai Wakil Gubernur Jambi, dia mengaku tidak mendapat laporan terkait pelantikan dan siapa saja yang bakal dilantik.
“Saya mengetahui ketika akan dilantik, itupun saya minta untuk dilakukan penundaan,” akunya.
Atas dasar itulah dia enggan melantik 392 pejabat itu. Meskipun BKD sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jambi.
“Saya tidak mau melantik karena nanti menjadi masalah. Saya tidak ingin gara-gara pelantikan itu timbul masalah yang tidak baik,” jelasnya.
Nama-nama yang dilantik juga tidak sesuai dengan usulan-usulan Kepala OPD. Contohnya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
Evi Primawaty, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Nama-nama yang dia usul tidak dilantik.
“Saya tidak tahu apa yang terjadi di LH,” akunya.
Dia mengusulkan nama-nama untuk membantunya sesuai dengan arahan Gubernur Jambi. “Pak Gubernur menyampaikan silahkan usul agar dapat membantu, saya usul. Yang kosong diisi, terutama sekretaris, karena sudah satu tahun kosong,” akunya.
Dia mengaku tidak asal tunjuk dalam mengusulkan nama-nama untuk diroling. “Semua sudah saya pelajari. Tapi, nama yang saya usul tidak ada yang masuk, yang masuk nama orang lain ada 10 orang,” jelasnya.
“Saya sangat keberatan,” keluhnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ar Syahbandar mengaku sudah memanggil Pihak BKD Provinsi Jambi. Namun, tidak dihadiri Kepala BKD melainkan diwakili Kabidnya.
“Dalam pertemuan perwakilan BKD, pelantikan sudah melalui tahapan yang benar serta telah melalui proses rapat dengan Baperjakat, dan murni usulan dari Kepala OPD,” jelasnya.
Dengan tegas, Politisi Gerindra ini meminta Baperjakat sebelum melaksanakan mutasi harus melakukan kajian. “Jangan hanya main pindahkan saja jika ingin Jambi lebih baik,” tegasnya.
Berbicara, jual beli jabatan, Syahbandar enggan berkomentar banyak. Dia meminta pihak berwajib yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan jika benar-benar ada permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kita serahkan saja dengan pihak yang berwajib,” katanya.
Sementara itu, Kabid Pengembangan SDM BKD Provinsi Jambi, Firmansyah, enggan berkomentar banyak, dia meminta agar konfirmasi ke Kepala BKD. “Ke Kaban saja, kami tidak miliki wewenag,” tegasnya.(nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tug Boat Tabrak Pompong Nelayan, Dua Selamat, 1 Hilang
Redaktur & Reporter : Budi