jpnn.com, MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) Steven Kandouw berharap wali kota dan wakil wali kota Manado Andrei Angouw-Richard Sualang tidak mengakomodasi pejabat bermental pencuri.
"Harus punya prinsip akuntabilitas. Ini tidak ada jalan lain, papancuri (pencuri) out dari sini," ujar Steven di Manado, Rabu (12/4).
BACA JUGA: Status Terkini Gunung Karangetang, Warga Diminta Tetap Waspada
Pesan tegas itu disampaikan Steven lantaran pemimpin kota Manado merupakan ekonom.
"Ini saya sampaikan karena baik wali kota dan wakil wali kota bukan otak pencuri, mereka dari latar belakang ekonomi yang matang," lanjutnya.
BACA JUGA: Pedagang Mengeluh Dimintai THR oleh Pengelola Pertokoan, Begini Jadinya
Hal itu diharapkan Steven bisa menjadi role model bagi kepala dinas, camat, lurah hingga kepala lingkungan.
Dia pun mengajak para pejabat di daerah itu belajar terlebih dahulu dengan pribadi masing-masing.
BACA JUGA: 22 Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Sumut Memenuhi Syarat, Ini Daftar Namanya
"Ada yang namanya impulse control atau dorongan-dorongan sesaat, yang paling berbahaya adalah sex, kedua adalah materi. Kita harus punya benteng untuk yang namanya impulse control itu," tuturnya.
Dia menyebut dorongan sesaat itu bisa saja terjadi ketika seseorang tidak memiliki benteng yang kuat.
Semisal, ada orang yang membawa uang kepada kadis pekerjaan umum, dirut PD Pasar dengan nominal tertentu, atau pembuatan KTP oleh untuk warga negara asing atau untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam bentuk kredit usaha.
Selain akuntabilitas, aspek lainnya yang dibutuhkan adalah sistem internal dan transparansi karena sudah bukan zamannya lagi satuan kerja perangkat daerah yang menyembunyikan kegiatan.
"Sudah bukan zamannya kepala SKPD sembunyikan rekrutmen THL, mengangkat THL ponakan, rekomendasi mertua, atau rekomendasi tokoh-tokoh agama," ucapnya mewanti-wanti.
Steven mengingatkan bahwa sekarang ini pemprov membeli sistem terkait Badan Kepegawaian Daerah yang secara online mengatur soal ASN dan THL.
Dia mencontohkan di Pemprov Sulut ada sekitar 5.000 tenaga harian lepas (THL) dan terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum sekitar 700 orang THL.
Steven mengatakan bisa dibayangkan kalau tidak ada mekanisme atau sistem yang mengatur masalah SDM tersebut.
"Sekarang setiap awal tahun sudah dievaluasi, melihat tematiknya, apa keahliannya, keperluan dinas berapa orang, jangan sampai kekurangan. Harus transparan," kata Steven.(antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Dihebohkan Kematian Pria dengan Mulut Berbusa
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam