jpnn.com - JAKARTA – Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI terkait anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) diskors sampai Senin (23/11). Hal ini disebabkan ada perbedaan anggaran yang tengah dibahas dengan sistem e-budgeting. Selisihnya mencapai Rp23 miliar.
“Ada perbedaan anggaran antara yang sedang dibahas di forum bersama Banggar dengan TAPD dengan sistem e-budgeting, itu yang kami minta penjelasan dari TAPD kenapa itu bisa berbeda,” kata pimpinan Banggar DPRD DKI Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Sabtu (21/11).
BACA JUGA: Pembahasan Anggaran DKI Tertutup?
Karenanya, pria yang akrab disapa Sani ini menduga ada pihak-pihak tertentu yang mengentry ke dalam sistem e-budgeting tanpa persetujuan bersama antara Banggar dengan TAPD. “Jadi ada entry liar ke sistem,” ucapnya.
Sani mengatakan, Banggar DPRD DKI pun menyampaikan protes kepada Sekretaris Daerah DKI Saefullah yang juga Ketua TAPD.
BACA JUGA: PERINGATAN: Segera Bangun JPO di Lokasi Rawan Kecelakaan
“Tadi kami protes kenapa sistem e-budgeting tidak aman? Ini untuk memastikan anggaran ini terakomodir secara transparan. Jadi itu harus dijelaskan dulu. Kalau enggak nanti anggaran bisa liar, anggaran KUA-PPAS,” ucap politikus PKS ini.(gil/jpnn)
BACA JUGA: Warga Keluhkan Pembangunan JLNT Pluit
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dugaan Malapraktik Bayi di RS Awal Bros: Sstt, Pihak Keluarga Ditawari Rp 150 Juta
Redaktur : Tim Redaksi