jpnn.com - JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno menyindir laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Hal itu diungkap Sandi didampingi calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan usai melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (29/9).
BACA JUGA: Anies Baswedan Diingatkan Harus Setor LHKPN Lagi
Sandi yang berlatar belakang akuntan ini mengatakan ia dan Anies sangat mendukung tata kelola, proses transparan dan akuntabel.
Ia mengatakan, selama 12 bulan turun ke lapangan, masyarakat ingin pemimpin bersih, yang bukan hanya secara pencitraan tapi juga komitmen.
BACA JUGA: Nah, Profesor Politik Sebut Sistem Pemilu Indonesia Bikin Muntah
Karenanya, hari ini merupakan langkah pertama dia dan Anies untuk membuat Jakarta lebih baik lagi, punya pemerintahan yang tata kelolanya baik, serta laporan keuangan yang akuntabel.
"Jadi sayang sekali Jakarta selama tiga tahun terakhir laporan keuangan belum wajar tanpa pengecualian," sindir Sandi.
BACA JUGA: Istana Dukung Anies jadi Gubernur DKI? Ini Kata Sandi
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta tiga kali secara beruntun meraih opini wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini WDP ini disematkan BPK pada 2013, 2014 dan 2015.
Sandi berjanji, bersama Anies akan membuat laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang benar-benar akuntabel.
"Salah satu tolok ukur kesuksesan kita adalah di tahun 2017 nanti kami akan hadirkan laporan keuangan yang betul-betul akuntabel dan wajar tanpa pengecualian," kata Sandi. "Insya Allah wajar tanpa pengecualian," tegasnya kembali.
Anies mengatakan, pelaporan LHKPN ini menjadi bagian dari langkah awal untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara yang praktik korupsinya bisa dihapus. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Tuding Sandiaga Sembunyikan Harta di Luar Negeri
Redaktur : Tim Redaksi