jpnn.com - NUNUKAN – Mobil dinas bupati Nunukan merek Toyota Alphard diketahui seharga Rp 987.100.000.
Sementara, kendaraan dinas untuk wakil bupati Nunukan Rp 626.260.000 dengan merek Toyota Fortune.
BACA JUGA: Setahun, Kasus Trafficking Capai 224 Kasus
Data ini dirilis Bagian Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan, Jumat (9/12) pagi.
Kepala Bagian (Kabag) Umum Setkab Nunukan Sudi Hermanto menjelaskan, anggaran pengadaan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati diusulkan dan disetujui lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2016.
BACA JUGA: Trauma Gempa, dari 3.000 Santri, kini Tinggal 500
Kemudian, proses pengadaan sesuai yang tertera di dokumen kontrak tanggal 10 Oktober 2016.
PT. Astra Internasional TBK, Cabang Balikpapan, bertindak sebagai penyedia jasa kendaraan dinas merek Toyota Alphard yang kini digunakan bupati Nunukan.
BACA JUGA: Catat, Morotai Juga Punya Tanjung Gorango
Perusahaan yang sama turut mengurusi pengadaan kendaraan dinas milik wakil bupati Nunukan pada tanggal 18 Juli 2016.
“Pengadaan kendaraan dinas ini sudah dianggarkan sebelum bupati terpilih dilantik,” tegas Sudi.
Dikatakan, fasilitas yang diterima kepala daerah tidak bersifat rahasia. Atas alasan itu pula, informasi ini dirilis bagian umum untuk diketahui publik secara terbuka.
Sementara, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Nunukan, Drs. Tommy Harun, M. Si membenarkan, adanya pengadaan mobil operasional bupati dan wakil bupati terpilih. Pengadaaan tersebut dilakukan pada APBD 2016.
“Pengadaan mobil tersebut sudah sesuai aturan, karena pengadaan mobil operasional ada tercantum di APBD 2016,” kata Tommy Harun kepada media ini kemarin.
Dia menjelaskan, pengadaan mobil operasional yang ada saat ini dilakukan sejak lama, bukan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2016.
Hanya saja mobil tersebut baru tiba di Nunukan baru-baru ini, karena pengadaannya dari Kota Balikpapan.
Sebagai Ketua TAPD Nunukan, Tommy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan ini berani mengangarkan mobil operasional tersebut karena pada saat pembahasan kondisi keuangan daerah masih stabil.
Namun, pada proses berjalan terjadi pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Tidak pernah dipikirkan jika akan terjadi defisit anggaran di 2016, maka dari itu dilakukanlah pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati,” tuturnya.
Menurutnya, mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati Nunukan saat ini sedang digunakan, karena mobil dinas bupati merek Toyota Alphard selesai dilakukan pengadaan pada Oktober lalu, sedangkan untuk wakil bupati pada Juli lalu.
“Mobil itu sudah digunakan bupati dan wakil bupati, karena pengadaannya sudah selesai dan semua sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam APBD 2016,” ujar Tommy.
Terkait pengadaan mobil operasional tersebut, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura mengungkapkan, untuk pengadaan mobil operasional bupati dan wakil bupati Nunukan diketahui pasca ditetapkannya ia sebagai pemenang pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan.
“Saya ditelpon bagian umum Setkab Nunukan pada waktu itu dan menanyakan ibu mau mobil apa, karena memang katanya ada fasilitas untuk itu,” kata Hj. Asmin Laura Radar Tarakan (Jawa Pos Group) melalui Whats App kemarin.
Namun pasca pelantikan, Laura sapaan akrabnya sempat meminta untuk membatalkan pengadaan mobil dinas tersebut. Cukup menggunakan mobil yang ada saja pada waktu itu.
Tapi, Bagian Umum Setkab Nunukan terlanjur sudah melakukan panjar kepada toko di mana mobil tersebut dibeli. “Saya pernah minta dibatalakan saja mobil itu saat saya sudah dilantik, namun sudah tidak bisa,” singkatnya. (nal/eza/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Menikmati Sunrise di Borobudur? Cobalah Enam Spot Ini
Redaktur : Tim Redaksi