Wajar 12 Tahun Terganjal Dana

JAKARTA – Rencana pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar (wajar) hingga 12 tahun atau sampai SMA belum bisa dilakukanHal ini disebabkan terbatasnya anggaran

BACA JUGA: Kampus Keluhkan Pola Baru Sertifikasi Guru

Meskipun sektor pendidikan mendapatkan dana 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 243 triliun, kebanyak anggaran ditransfer ke daerah untuk gaji.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Suyanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan bagi masyarakatAkan tetapi, hingga kini belum seluruh jenjang pendidikan bisa dibiayai

BACA JUGA: Antisipasi Kursi Kosong Lagi

’’Pemerintah masih fokus ke wajar pendidikan dasar 9 tahun," ungkap pejabat yang hobi bermain tenis itu baru-baru ini

Mantan dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) ini menjelaskan, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP saja belum bisa mengcover seluruh operasional sekolah

BACA JUGA: Seriusi Masalah Pemuda, UGM Luncurkan YouSure

Untuk SD baru bisa 75 persen dan SMP 80 persen’’Daripada yag dasar belum selesai, lebih baik wajar 12 tahun ditinjau ulang,’’ tegas mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.

Belum bisa direalisasikannya wajar 12 tahun juga ditegaskan Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul AzwarPolitisi dari Partai Golkar ini mengatakan, anggaran negara belum sepenuhnya bisa mengcover semua jenjang pendidikan.

Untuk 2011, lanjut Rully, anggaran pendidikan sebanyak Rp 243 triliunTapi hanya Rp 55 triliun yang dikelola sendiri oleh KemendiknasSementara sisanya Rp 190 triliun berupa DAU Rp 104 triliun dan Rp 40 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan sertifikasi guru dan dosenSisanya Rp 10  triliun untuk DAK perbaikan mutu dan fisik sekolah.’’Dana sisa lainnya Rp 7 triliun untuk membiayai pendidikan di kementerian atau lembaga di luar KemendiknasDana pendidikan di Kemenag hanya Rp 26 triliun,’’ bebernya.

Menurutnya, sistem yang dipakai 5 tahun belakangan ini sulit untuk diubahSebab, akan terjadi resistensi dari pengguna anggaran dan keengganan dari otoritas keuangan untuk melakukan reformasi pendidikan.

Komisi X, lanjut Rully, akan terus berusaha memperjuangkan wajar 12 tahunTidak hanya untuk meningkatkan APK SMA yang saat ini hanya 38,5 persen dan SMK 24 persen, tapi juga bagi 10,268 juta siswa yang tidak menikmati pendidikan 9 tahun secara tuntas(cdl)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Usulkan Dana BOS bagi SMA