jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani mengatakan wajar-wajar saja bila ada yang menolak dan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicalonkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.
Rencananya ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kertanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Selain Ahok, ada pula sejumlah nama yang dicalonkan Jokowi, yakni Menteri Riset, Teknologi (Menristek) dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tuniyana.
BACA JUGA: Jokowi Pasti sudah Mempertimbangkan Munculnya Kontroversi jika Pilih Ahok
Arsul yang juga wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menjelaskan kalau Jokowi menyebut atau paling tidak mengakui nama-nama yang beredar, artinya presiden tengah mempertimbangkan kandidat itu. Namun, ujar Arsul, presiden juga biasanya menggunakan kesempatan berkembangnya pendapat yang pro maupun kontra di media sebagai bahan pengambilan keputusan.
“Tentu wajar kalau kemudian ada yang keberatan misalnya Pak Ahok untuk jadi kepala Badan Otorita (Ibu Kota Baru), tetapi kan ada juga yang mendukung,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3).
BACA JUGA: Pak Jokowi, Apakah Putra Kaltim Tak Layak Bersaing dengan Ahok?
Nah, ia meyakini bahwa semua pendapat dan masukan akan dipertimbangkan Presiden Jokowi. Arsul menegaskan, bila presiden meminta pendapat, partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi – KH Ma’ruf Amin siap memberikannya.
“Partai-partai koalisi yang ada di dalam pemerintahan kalau nanti presiden minta pendapat juga kami akan sampaikan pendapat,” ungkap anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.
BACA JUGA: Boleh Saja Ada yang Menolak Ahok, Tetapi Apa Urusannya?
Lebih jauh dia menuturkan bahwa dalam menentukan calon, presiden tentu sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan. Seperti pertimbangan latar belakang Pendidikan dan sebagainya.
Sebelumnya ramai diberitakan, para mujahid 212 langsung bereaksi dan menolak wacana nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang-gadang menjadi calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Penolakan itu dilontarkan Habib Novel Bamukmin yang juga menjadi Ketua Media Center Persatuan Alumni (PA) 212.
“Apabila DPR sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibu kota negara ini dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami nyatakan secara tegas menolak keras Ahok,” ujar Novel kepada wartawan, Kamis (5/3). (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy