jpnn.com, JAKARTA - Ucapan Presiden Jokowi soal racun kalajengking menjadi kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Pengamat politik Idil Akbar mengatakan, fenomena mengkapitalisasi ucapan tokoh politik jelang pilpres merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi dengan keterbukaan informasi tinggi.
BACA JUGA: Racun Kalajengking, TKA, dan Isu PKI, Tergantung Gorengannya
Karena itu, tidak heran ucapan Presiden Joko Widodo soal racun kalajengking maupun ucapan Prabowo Subianto Indonesia diprediksi bubar 2030 sempat menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Menurut Idil, publik di Amerika Serikat bahkan dapat menghina calon pemimpin yang tidak disukainya secara terbuka. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki aturan hukum terkait ujaran kebencian (hate speech).
BACA JUGA: Soal Racun Kalajengking, Ucapan Presiden Selalu Berpengaruh
"Saya kira dinamika yang terjadi sekarang ini lumrah di negara demokrasi yang keterbukaan informasinya sangat tinggi. Setahu saya di AS bahkan lebih parah, bisa mengata-ngatai calon presiden. Mereka tidak mengenal hate speech," ujar Idil kepada JPNN, Jumat (4/5).
Meski hal yang lumrah, pengajar di Universitas Padjadjaran Bandung ini berharap demokrasi Indonesia tidak kebablasan. Semua pihak sebaiknya kembali menyadari bahwa demokrasi yang dibangun penuh dengan nilai-nilai budaya ketimuran yang penuh tata krama.
BACA JUGA: Mana Lebih Ampuh, Racun Kalajengking atau Indonesia Bubar?
"Saya kira perlu direnungkan bersama, apakah akan menuju ke sana seperti di AS, atau menjaga nilai-nilai demokrasi sesuai adat ketimuran, sehingga tidak menjadi liar. Saya melihat kecenderungannya sekarang ini mulai liar," ucapnya.
Idil menilai, dalam hal ini tokoh politik yang perlu bersikap dewasa terlebih dahulu. Dewasa menyikapi perbedaan dan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan.
"Saya kira yang pertama penting bersikap dewasa itu tokoh politik. Kalau masyarakat yang diminta terlebih dahulu dewasa itu susah. Sekarang ini kan pendidikan politik tidak intensif dberikan ke masyarakat. Sosialisasi politik terkait hak dan kewajiban masyarakat di pemilu juga tak tersampaikan denngan benar. Kalau ini diperbaiki, masyarakat akan mengikuti," pungkas Idil.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sayang, Jokowi Cuma Berwacana Soal Bisnis Kalajengking
Redaktur & Reporter : Ken Girsang