jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan pemerintah memasukkan klausul agar pemilihan bupati/walikota tidak dilakukan sepaket dengan wakilnya, dinilai sudah tepat.
"Wakil bupati/walikota memang sebaiknya dipilih oleh bupati/walikota pemenang pilkada. Dengan begitu fenomena perpecahan antara bupati dan wakilnya dapat dihindari," ujar Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (21/9).
BACA JUGA: MUI: Bayar Zakat Tidak Boleh Dipaksa
Daulay menilai, setidaknya ada dua keuntungan kalau hanya bupati/walikota yang dipilih sebagaimana usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Yang pertama, wakil diangkat dan dipilih secara otonom oleh bupati/walikota. Dengan demikian, loyalitas wakil menjadi total.
Kedua, pendelegasian tugas menjadi terdistribusi secara baik. karena organisasi pemerintah dipimpin secara vertikal oleh seorang pejabat.
BACA JUGA: Pemotongan Gaji Atasnamakan Zakat, PNS Bisa Ajukan Gugatan
"Selama ini munculnya pertentangan karena wakilnya merasa memiliki saham politik yang sama dengan bupatinya. Tidak jarang, distribusi kewenangan antara bupati/walikota dengan wakilnya, menjadi rancu dan tidak jelas," katanya.
Meski dipilih oleh pemenang pilkada, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini menilai, ada baiknya wakil yang akan dipilih berasal dari birokrat karir yang sudah mengerti betul tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
BACA JUGA: Dukung Pemilihan Kada Dikembalikan ke DPRD
Langkah ini kata Daulay sangat diperlukan, sehingga walupun misalnya bupati/wali kota bukan berasal dari birokrat, tetapi kalau didukung oleh wakil yang memiliki latar belakang birokrat, diharapkan akan terjadi sinergi yang baik di dalam mengelola kepentingan masyarakat.
"Kalau bupati/walikota dan wakilnya tidak memiliki pengalaman dalam birokrasi, roda pemerintahan bisa berjalan lambat. Akan banyak program pemerintah yang tersendat. Tetapi kalau salah satunya itu memiliki pengalaman dalam birokrat, kekhawatiran terhadap hal itu menjadi tidak ada," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Jakarta ini.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota DPR Sering Pindah Komisi, Dicurigai Marzuki
Redaktur : Tim Redaksi