Waketum Gerindra Tuding Mahfud MD Menakut-nakuti Masyarakat

Senin, 31 Agustus 2020 – 04:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto: Fathan Sinaga/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono tiba-tiba melontarkan tudingan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Menurutnya, Mahfud yang tidak punya kompetensi di bidang ekonomi, menyampaikan pernyataan yang malah menakut-nakuti dunia usaha.

BACA JUGA: Mahfud MD Bicara Resesi dan Krisis Ekonomi, Simak Nih!

"Ini menteri yang tidak kompeten ngomong perekonomian. Kok malah jadi kompor meleduk menakut-nakuti masyarakat dan pelaku usaha. Piye iki Kang Mas Jokowi? Bukannya membangun trust di masyarakat dan percaya diri di saat pandemi covid-19," ucap Arief dalam keterangan kepada jpnn.com, Minggu malam (30/8).

Tudingan itu disampaikan Arief, merespons pernyataan Mahfud saat acara temu Seniman di Yogyakarta, Sabtu (29/8).

BACA JUGA: Mahfud MD Cium Ada Kelompok Ancang-ancang Mengajak Hantam Pemerintah

Mahfud memastikan 99,9 persen Indonesia akan mengalami resesi pada bulan depan.

Namun menurut Mahfud, resesi bukan berarti terjadi krisis ekonomi.

BACA JUGA: Anang dan Ashanty Minta Maaf

Arief pun menerangkan bahwa resesi ekonomi dalam teorinya hanya sekadar hitungan statistik yang disajikan oleh BPS, berupa indeks pertumbuhan ekonomi, di mana angka pertumbuhan ekonomi itu minus dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun.

"Resesi ekonomi yang dimaksud itu sebenarnya bukan sebuah fakta yang riil bahwa ekonomi negara itu mengalami kesulitan," sambung lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya ini.

Apalagi Indonesia, kata Arief, sekitar 56,7 persen kegiatan underground ekonomi atau sektor informalnya tidak terhitung oleh BPS saat melakukan survei untuk menghitung produk domestik Bruto (PDB).

Dengan demikian, kata ketum FSP BUMN Bersatu ini, banyak indikator sisi konsumsi masyarakat yang jadi faktor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi tidak terhitung secara akurat terutama konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal dan kegiatan underground ekonomi di Indonesia.

"Contoh saja BPS tidak pernah menghitung masker sebagai APD yang diproduksi oleh UKM atau informal yang mana saat Covid-19, mayoritas masyarakat banyak menggunakan masker yang diproduksi oleh industri rumahan dibandingkan yang diproduksi pabrik," jelasnya.

Untuk itu, Arief mengingatkan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju jangan malah menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan kalangan pelaku usaha.

"Jadi tolong menteri-menteri Jokowi jangan bikin gaduh terkait keadaan ekonomi nasional. Kerja saja percepat semua program penyelamatan ekonomi nasional. Jangan malah menakuti masyarakat dengan data-data yang tidak benar," tandas Arief.(fat/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler