jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membeberkan alasan setuju ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) menjadi nol persen.
Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran terkait hal tersebut.
BACA JUGA: Pimpinan MPR Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor Ilmu Politik dengan Predikat Cum Laude
Antara lain untuk menghadirkan putra putri terbaik Indonesia sebagai calon pemimpin.
"PAN juga mengusulkan presidential threshold jadi nol persen, ada alternatif untuk menghadirkan putra-putri terbaik Indonesia di pilpres yang akan datang itu menjadi makin besar," ujar Eddy.
BACA JUGA: Sidang Doktoral di UI Soal Transformasi Partai, Eddy Soeparno Dapat Nilai Cumlaude
Dia menyatakan hal tersebut saat menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Menurut Eddy PAN juga mendukung agar ambang batas parlemen (parliamantary threshold) diturunkan dari empat persen.
BACA JUGA: Ketua KPPS Coblos 18 Surat Suara Pram-Rano, PAN Yakin Pilkada Jakarta 2 Putaran
Alasannya untuk meningkatkan keterlibatan partai politik di parlemen.
"Agar representasi masyarakat yang dilakukan melalui partai politik yang ternyata kemudian tidak lolos parliamentary threshold percuma, tidak terbuang saja," ucapnya.
Eddy menyatakan hal itu menjawab pertanyaan dari Dr Sri Budi Eko Wardani, M.Si yang menjadi salah satu penguji dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor tersebut.
"Terkait parliamentary threshold posisi Pak Eddy bagaimana? Kalau saya (mendukung) nol persen," kata Sri.
Dia menilai kebijakan parliamentary threshold sebesar empat persen tergolong tinggi sehingga dapat berdampak pada pragmatisme partai politik di tanah air.
"Jadi, partai dipaksa untuk mengejar empat persen kemudian akhirnya menjadi vote seeking tadi, menjadi tidak punya jati diri, dia harus mengejar parliamentary threshold masuk DPR," ucapnya.
Untuk itu Sri mencecar pandangan Eddy yang berada pada posisi sebagai seorang politikus sekaligus ilmuwan menyoal kebijakan parliamentary threshold tersebut.
"Tadi (menjawab) sebagai PAN, sekarang sebagai ilmuwan (bagaimana)?" tanya Sri.
"Kebetulan pandangan (penurunan parliamentary threshold) tersebut saya sampaikan kepada ketua umum saya," kata Eddy.
Dalam ujian terbuka yang berlangsung di Ruang Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI itu, Eddy mempresentasikan disertasinya yang berjudul 'Transformasi Perubahan Partai di Indonesia: Studi Kasus Partai Amanat Nasional Periode 2016-2022'.
"Secara umum, penelitian ini berargumentasi PAN telah bertransformasi dari partai ideologis-konfrontatif yang berfokus pada kebijakan (policy-seeking) menjadi partai pragmatis-kooperatif yang berorientasi pada perolehan suara dan jabatan (vote & office seeking)," kata Eddy di awal saat membacakan naskah disertasinya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri (Wamen) Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, hingga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waka MPR Dorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim Bisa Segera Dijadikan Prolegnas
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang